Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Perlindungan ekosistem mangrove di Kalimantan Utara (Kaltara) kini menjadi prioritas utama pemerintah. Kerusakan kawasan pesisir ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam laut.Komitmen penyelamatan ini diperkuat melalui pelaksanaan Kick-Off Meeting dan sosialisasi Forest Programme (FP) VI yang digelar pada Selasa (30/6/2026).
Program strategis ini difokuskan untuk mendukung perlindungan serta pengelolaan mangrove secara berkelanjutan di bumi Kaltara. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Taufik Hidayat, mengungkapkan bahwa Kaltara beruntung karena masih memiliki zonasi hutan dan mangrove yang sangat luas. Oleh karena itu, menjaga dan mempertanggungjawabkan kelestariannya adalah sebuah kewajiban.
Menurut Taufik, mangrove memiliki fungsi krusial sebagai habitat satwa, penjaga keseimbangan ekosistem, hingga pelindung pantai dari abrasi.
“Jika hutan dan mangrove tetap terjaga, manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga bisa dirasakan masyarakat dari sisi ekonomi,” ujar Taufik.
Ancaman Nyata Batas Negara dan Ekonomi
Taufik juga mengingatkan adanya ancaman nyata dari fenomena alam, seperti kenaikan permukaan air laut yang mengikis luas daratan. Berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam beberapa rapat di Jakarta, mangrove terbukti menjadi benteng pertahanan yang sangat efisien dalam menghalau gelombang.
Lebih jauh lagi, keberadaan mangrove ini menjaga keutuhan daratan yang secara langsung memengaruhi penentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jika degradasi hutan dibiarkan, dampaknya akan sangat fatal bagi masyarakat dalam jangka panjang, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hingga hilangnya potensi ekonomi pesisir.
Bergerak cepat atas potensi risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Dinas Kehutanan dan sejumlah mitra berkomitmen memperkuat upaya pelestarian melalui berbagai program rehabilitasi.
Bulungan dan Tana Tidung Jadi Prioritas
Pada kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Mangrove, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, menjelaskan bahwa program FP VI telah menetapkan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung sebagai lokasi prioritas rehabilitasi.
Nikolas menegaskan bahwa penentuan lokasi ini dilakukan melalui pemetaan teknis yang matang oleh Kementerian Kehutanan, bukan dipilih secara acak. Seluruhnya mengacu pada Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL).
“Lokasi dipilih karena secara teknis memang masuk kawasan yang perlu direhabilitasi. Ini menjadi dasar agar pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Nikolas.
Meski saat ini fokus di dua kabupaten tersebut, Nikolas membuka peluang rehabilitasi bagi daerah lain di Kaltara ke depannya melalui berbagai skema pendanaan berbeda, selama memenuhi persyaratan teknis yang ketat.
Sebagai informasi, pendanaan program FP VI ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman. Kolaborasi internasional ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekosistem mangrove sekaligus memperkuat sistem pertahanan lingkungan pesisir di Kalimantan Utara.
