Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Herman Komite I DPD RI dalam rangka kunjungan kerja akuntabilitas publik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berakhir tegang. Pertemuan yang membahas persoalan pembebasan lahan dan dampak pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi ini sempat diwarnai aksi protes dari warga setempat.
Rapat yang semula berjalan formal mulai memanas saat sejumlah warga dari Desa Mangkupadi dan Kampung Baru merasa aspirasi mereka dibatasi. Ketegangan dipicu oleh mekanisme diskusi yang dianggap warga tidak memberikan ruang cukup bagi mereka untuk menyampaikan keluh kesah secara langsung kepada para senator.
Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa perwakilan warga sempat melayangkan protes keras hingga suasana ruang rapat menjadi riuh. Warga menilai, sebagai pihak yang terdampak langsung oleh pembangunan kawasan industri, suara mereka seharusnya menjadi prioritas dalam agenda akuntabilitas publik tersebut.
Penyelesaian SituasiMeski sempat terjadi adu mulut dan emosi yang memuncak, situasi tersebut tidak berlangsung lama. Pihak pimpinan rapat dan aparat keamanan setempat berhasil menenangkan massa. RDP kemudian dilanjutkan kembali dengan pengawasan ketat dan suasana yang lebih tertib.
“Kami datang jauh-jauh untuk didengar, bukan hanya untuk menonton. Kami ingin ada kejelasan mengenai nasib lahan dan hak-hak kami di Mangkupadi,” ujar salah satu warga yang hadir di lokasi.
Kunjungan kerja DPD RI ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek strategis nasional di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Fokus utama meliputi:
Akuntabilitas Publik: Transparansi proses pembangunan kawasan industri.
Hak Masyarakat: Penyelesaian sengketa lahan di wilayah Tanah Kuning, Mangkupadi, dan Kampung Baru.
Dampak Lingkungan: Keberlangsungan hidup warga di sekitar area industri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPD RI berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi tertulis dari warga yang belum sempat berbicara untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama kementerian terkait di Jakarta.
