TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung terus menggenjot percepatan pembangunan daerah melalui penguatan infrastruktur konektivitas. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, dalam audiensi bersama perwakilan Kementerian PPN/Bappenas di Ruang Pertemuan Lubung Taka.

Pertemuan strategis ini membahas sejumlah usulan kebutuhan infrastruktur vital, khususnya jalan dan jembatan yang dinilai menjadi urat nadi bagi mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di wilayah perbatasan tersebut.

Buka Isolasi dan Gerakkan Ekonomi

Bupati Ibrahim Ali menekankan bahwa pemerataan infrastruktur konektivitas bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Akses transportasi yang memadai diproyeksikan mampu membuka isolasi wilayah, memperlancar mobilitas warga, serta memperluas akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya.

“Kami berharap pembangunan infrastruktur konektivitas di Kabupaten Tana Tidung dapat menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Dukungan dari Bappenas sangat penting agar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Ibrahim Ali.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan bahwa konektivitas yang baik akan mengoptimalkan potensi daerah, menarik investasi, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Sinergi Pusat dan Daerah

Audiensi ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Tana Tidung untuk memaparkan tantangan pembangunan di lapangan secara transparan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.Pemkab Tana Tidung berkomitmen memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait demi mewujudkan visi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Menutup pertemuan, Ibrahim Ali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Menurutnya, keberhasilan transformasi Tana Tidung merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan warga.

“Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kita optimistis dapat mewujudkan Tana Tidung yang lebih maju, terhubung, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penyegaran besar-besaran dalam struktur birokrasinya. Langkah berani ini ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah puluhan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah pada Kamis (11/06/2026).

Bertempat di Gedung Gadis, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum, memimpin langsung prosesi pelantikan terhadap 64 pejabat. Rinciannya, sebanyak 41 pejabat pimpinan tinggi pratama digeser untuk mengisi posisi strategis di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara 23 pejabat lainnya resmi mengisi jabatan fungsional.

Perombakan ini menyentuh hampir seluruh sektor vital pemerintahan, mulai dari bidang ekonomi, pelayanan publik, sumber daya alam, sosial kemasyarakatan, hingga urusan pembangunan daerah. Langkah taktis ini diambil demi memperkuat efektivitas organisasi sekaligus menggenjot percepatan program prioritas pemerintah daerah.

Tegaskan Mutasi Hal Lumrah, Gubernur: Ini Bukan soal Kedekatan

Dalam arahannya, Gubernur Zainal Paliwang menegaskan bahwa rotasi dan mutasi adalah mekanisme yang lumrah terjadi dalam sistem birokrasi. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga dinamika organisasi dan mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan dengan tegas agar para pejabat yang baru dilantik tidak jemawa dan menjaga penuh integritas serta komitmen kerja mereka.

“Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kinerja yang nyata. Fokus utama kita adalah memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tegas Gubernur Zainal.

Gubernur juga memberikan pesan menohok agar para pejabat tidak memandang jabatan sebagai sesuatu yang melekat selamanya. Jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Ia menekankan, penunjukan seseorang di suatu posisi murni didasarkan pada kompetensi, bukan faktor kedekatan atau kepentingan tertentu.

“Yang harus dijaga adalah dedikasi dan tanggung jawab dalam bekerja. Jabatan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

*Bustan – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)

*Pollymart Sijabat – Kepala Dinas Sosial (Dinsos)

*Andi Amriampa – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

*Ferdy Manurun Tanduk Langi – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

*Edy Suhardo – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM)

*Hasriani – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

*Dt Iqro Ramadhan – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

*Syahrullah Mursalin – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

*Wahyuni Nuzband – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)

Melalui penyegaran organisasi skala besar ini, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap dapat menyuntikkan energi baru ke dalam tubuh birokrasi. Harapan besarnya, realisasi berbagai program pembangunan prioritas daerah dapat dipacu lebih cepat dalam beberapa tahun ke depan.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kalimantan Utara(Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Disdikbud) Kaltara, bakal segera membuka Sistem Penerimaan Murid Baru(SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk Sekolah Menengah Atas(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) secara serentak di Kaltara.

SPMB sendiri direncanakan akan mulai dibuka pada tanggal

*17 – 20 Juni 2026: Pendaftaran untuk Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi (dibuka pukul 00.01 Wita).

*21 – 25 Juni 2026: Pendaftaran untuk Jalur Domisili.

*26 Juni 2026: Pengumuman hasil seleksi.

*29 Juni – 2 Juli 2026: Masa pendaftaran ulang peserta didik yang lolos.

“SPMB ini kita laksanakan secara serentak mengikuti jadwal dan tahapan dari Juknis yang ada. Ditahun ini juga, SPMB akan dilaksanakan secara online oleh para pesertanya,” Kata Plt. Kepala Disdikbud Kaltara, Hasanuddin, S.Pd,.M.Si, pada Senin 08 Juni 2026.

Selain itu, Hasanuddin juga menjelaskan akan ada perbedaan antara pelaksanaan SPMB ditahun ini dengan SPMB ditahun-tahun sebelumnya.

Dimana untuk SPMB ditahun ini, Disdikbud Kaltara juga akan menggunakan Surat Edaran(SE) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Praktik Kecurangan, Lungutan Liar (pungli), Siswa Titipan, dan Manipulasi Data Dalam Pelaksanaan SPMB.

Tujuan Utama SE Nomor 7 Tahun 2026

*Menjamin Transparansi: Memastikan proses seleksi siswa baru berjalan objektif, akuntabel, adil, dan wajar.

*Kesempatan Setara: Membuka peluang yang sama bagi seluruh calon murid sesuai regulasi, tanpa intervensi orang dalam.

*Menghapus Normalisasi Korupsi: Mengikis pemikiran bahwa pemberian hadiah ke tenaga pendidik saat masa pendaftaran sekolah merupakan hal yang lumrah.

“SE ini sangat jelas dan tegas sehingga baik pihak orang tua peserta SPMB dan pihak-pihak sekolah juga sudah kita ingatkan untuk tidak melakukan praktik-praktik yang melanggar aturan ataupun SE itu,”ujarnya.

Praktik yang Dilarang Keras

*Siswa Titipan: Larangan menerima siswa melalui jalur tidak resmi atau di luar ketentuan kuota daya tampung.

*Pungutan Liar: Larangan meminta uang, sumbangan wajib, atau imbalan materiil apa pun di luar biaya resmi.

*Manipulasi Data: Larangan merekayasa nilai, memalsukan dokumen zonasi, atau mengubah kuota sekolah demi meloloskan calon tertentu.

Gratifikasi Jabatan: Larangan bagi ASN maupun pegawai non-ASN di lingkungan sekolah untuk menerima kado atau dana dari wali murid.

“Ini adalah beberapa hal yang sangat dilarang dan saya harap juga peran dari para orang tua wali murid untuk tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang ini,”tegasnya.

Dalam kesempatan ini Hasanuddin juga menghimbau agar masyarakat dan wali murid aktif memantau jalannya pendaftaran sekolah tahun ini.

“Jika ada yang menemukan indikasi penyimpangan seperti jual-beli kursi atau pungli di sekolah dan lainnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Silahkan lapor ke kita atau Pihak Dinas. Karena pasti akan kita tindak secara tegas,”pungkasnya.

Kaltaraterkini.co.id TANJUNG SELOR – AKlaim bahwa rincian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) sebesar Rp332 miliar di Kalimantan Utara “hilang” atau “sengaja disembunyikan” adalah tuduhan keliru yang tidak memahami mekanisme akuntansi negara. Seluruh data pengelolaan dana tersebut bersifat transparan dan tercatat resmi dalam sistem rekonsiliasi fiskal nasional, bukan sebuah misteri yang ditutupi.

Berikut adalah fakta teknis dan secara yuridis:

1.Rekonsiliasi Fiskal adalah Prosedur Hukum, Bukan Tameng

Tuduhan bahwa Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Nomor S-36/PK/2026 merupakan “tameng administratif” menunjukkan kedangkalan pemahaman terhadap UU Keuangan Negara.

*Fakta Akuntansi: Proses pencocokan data antara daerah dan Kementerian Keuangan bukan sekadar “rutinitas kertas”, melainkan pengujian validitas penggunaan anggaran yang sah secara hukum.

*Sisa Dana: Adanya sisa anggaran ratusan miliar bukan bukti korupsi atau pengendapan sengaja, melainkan bentuk kehati-hatian fiskal (prinsip prudent). Dana ditahan atau belum dieksekusi justru demi memastikan program lingkungan di 5 OPD tersebut memenuhi kualifikasi ketat dan menghindari penyimpangan di lapangan.

2.Transparansi Berbasis Sistem, Bukan Opini Jalanan

*Akses Informasi: Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008), rincian anggaran by name, by address, dan by project tersedia pada dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang diaudit secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

*Prosedur Resmi: Mengarahkan publik untuk mengakses data melalui instansi berwenang merupakan perintah undang-undang untuk menjaga validitas informasi, bukan untuk menyembunyikan data. Menuntut pemerintah membuka dokumen mentah yang sedang dalam proses verifikasi di luar jalur resmi justru melanggar tata kelola administrasi negara.

3.Tidak Ada Unsur Pidana dalam Penyesuaian Administratif

Penerapan pasal-pasal pidana korupsi (UU No. 31/1999) dan pemalsuan dokumen (Pasal 9) dalam narasi tersebut adalah lompatan logika yang dipaksakan dan cenderung mengarah pada fitnah.

*Evaluasi vs Korupsi: Proses sinkronisasi data fisik dan administratif di 5 OPD adalah bagian dari pengendalian internal pemerintah. Selama tidak ada temuan kerugian negara dari BPK atau aparat penegak hukum, perbedaan angka akibat penyesuaian waktu (timing difference) pencairan dana tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

4.Ruang Publik Harus Berbasis Data, Bukan Asumsi

Ajakan untuk melihat “wujud fisik pohon” secara instan mengabaikan fakta bahwa program rehabilitasi hutan dan lahan memiliki siklus perencanaan, pengadaan, hingga penanaman yang memakan waktu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak di atas koridor hukum dan aturan fiskal Kemenkeu yang rigid. Sikap proporsional dalam memahami data birokrasi bukanlah kepanikan sistemis, melainkan bentuk edukasi agar ruang publik tidak dipenuhi oleh informasi sesat dan spekulasi tak berdasar.

Penulis : Pengamat(M)