Beranda blog Halaman 11

Bupati Tana Tidung Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tegaskan Komitmen Kinerja dan Pelayanan Publik

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Bupati Kabupaten Tana Tidung melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Selasa malam (2/6/2026), bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tana Tidung didampingi Ketua TP PKK Kalimantan Utara, Wakil Bupati Tana Tidung beserta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Tana Tidung, Sekretaris Daerah beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tana Tidung, Dandim 0914/TNT beserta Ketua Persit Chandra Kirana, Wakapolres Tana Tidung, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua KPU, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Tana Tidung menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial pergantian jabatan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan dedikasi, integritas, dan komitmen tinggi terhadap pelayanan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial jabatan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan yang saudara-saudara terima menuntut komitmen untuk bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terukur dalam mendukung program prioritas daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pejabat Eselon II memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan capaian kinerja organisasi perangkat daerah. Setiap kebijakan, keputusan, serta langkah yang diambil akan berdampak langsung terhadap efektivitas program pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Untuk itu, Bupati mengingatkan sejumlah fokus utama yang harus menjadi perhatian para pejabat yang baru dilantik, yakni penguatan kerja berbasis kinerja melalui pemahaman dan evaluasi indikator kinerja secara konsisten, perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, penguatan pelayanan publik melalui inovasi, serta menjaga disiplin, integritas, dan etika birokrasi.

“Jaga integritas dan netralitas, hindari penyalahgunaan wewenang, serta pertahankan budaya kerja yang profesional. Jadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi, memperkuat sinergi antarlembaga, dan menghadirkan kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)

Di Hadapan Perusahaan dan Asosiasi Sawit, Muhammad Nasir Minta Harga TBS Lebih Berkeadilan untuk Petani

Kaltaraterkini.co.id, Tarakan – Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Utara Periode I Bulan Juni 2026 digelar di Hotel Padmaloka, Kota Tarakan, Rabu (3/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, DPRD Provinsi Kaltara, DPRD Kabupaten Nunukan, GAPKI Kaltara, APKASINDO Kaltara, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS), koperasi dan pekebun kelapa sawit, serta narasumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI secara daring.

Rapat dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan, S.E., M.Si. Turut memberikan sambutan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, serta Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sejak 20 Mei 2026 terjadi penurunan harga TBS di berbagai sentra perkebunan sawit di Indonesia. Penurunan harga berkisar antara Rp300 hingga Rp1.250 per kilogram dan paling dirasakan oleh pekebun swadaya.

Menurut paparan Kementerian Pertanian, kondisi tersebut dipengaruhi faktor psikologis pelaku usaha terhadap kebijakan Tata Kelola Ekspor Kelapa Sawit Satu Pintu yang saat ini masih berada dalam masa transisi.

Selain itu, dalam sesi diskusi juga mengemuka sejumlah faktor yang dinilai turut menyebabkan harga sawit di tingkat petani mengalami tekanan, di antaranya kekhawatiran pelaku usaha terhadap mekanisme ekspor baru, panjangnya rantai pasok dari petani ke PKS, praktik pengetatan sortasi dan pembatasan penerimaan buah oleh sebagian pabrik, serta meningkatnya biaya produksi, transportasi, pupuk dan operasional industri sawit.

Berdasarkan hasil perhitungan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Kalimantan Utara, harga TBS untuk tanaman umur produktif 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp3.362,20 per kilogram, sementara untuk umur 9 tahun sebesar Rp3.255,82 per kilogram dan umur 8 tahun sebesar Rp3.196,94 per kilogram.

Harga tersebut ditetapkan berdasarkan harga rata-rata CPO sebesar Rp14.761,66 per kilogram, harga kernel Rp13.486,59 per kilogram, dan Indeks K sebesar 86,78 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M, menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami kegelisahan para petani sawit, khususnya petani swadaya yang selama ini menjadi kelompok paling rentan ketika harga sawit mengalami penurunan.

“Yang paling sering menjadi korban ketika harga sawit turun adalah petani swadaya. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat seperti kebun plasma atau kebun yang sudah bermitra dengan perusahaan. Ketika ada ketidakpastian pasar atau kebijakan, yang pertama merasakan dampaknya adalah petani di lapangan,” ujar Muhammad Nasir.

Menurut Nasir, alasan yang disampaikan sebagian perusahaan dan PKS mengenai ketidakpastian pasokan maupun kekhawatiran terhadap perubahan kebijakan ekspor memang perlu dipahami. Namun kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan harga TBS secara berlebihan hingga merugikan petani.

“Kita memahami perusahaan juga memiliki kekhawatiran terhadap pasar dan kebijakan baru. Tetapi jangan sampai seluruh risiko bisnis dibebankan kepada petani. Petani sudah menghadapi kenaikan biaya pupuk, biaya perawatan kebun, biaya tenaga kerja dan transportasi. Kalau harga terus ditekan, maka yang paling terdampak adalah kesejahteraan keluarga petani,” tegasnya.

Nasir juga meminta pemerintah provinsi bersama instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit agar tidak melakukan pengetatan sortasi secara berlebihan maupun pembatasan penerimaan buah yang dapat semakin menekan harga di tingkat petani.

Selain itu, ia mendorong percepatan kemitraan yang sehat antara perusahaan dan petani swadaya agar posisi tawar petani meningkat serta memperoleh kepastian pasar.

“Kita ingin kemitraan yang benar-benar memberikan manfaat kepada petani. Jangan hanya kemitraan di atas kertas. Harus ada pembinaan, pendampingan, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produksi dan kepastian pembelian hasil panen petani,” katanya.

Politisi PKS tersebut juga berharap masa transisi kebijakan Tata Kelola Ekspor Kelapa Sawit Satu Pintu yang berlangsung hingga Agustus 2026 tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan terhadap harga sawit di daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi dan pelaku usaha harus memberikan kepastian informasi kepada pasar agar tidak muncul spekulasi yang merugikan petani.

“Petani sawit adalah salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. Karena itu, stabilitas harga TBS harus menjadi perhatian bersama. Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan apa pun yang diambil tetap berpihak kepada petani dan tidak mengorbankan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.

Tinjau Gedung Baru BPSDM, Sekprov Ingin ASN Segera Tempati Fasilitas yang Lebih Layak

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Di tengah padatnya agenda mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyempatkan meninjau langsung Gedung Baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), Rabu (3/6).

Kunjungan itu bukan sekadar melihat bangunan baru yang berdiri megah. Denny ingin memastikan setiap sudut gedung benar-benar siap digunakan sebelum ratusan pegawai mulai beraktivitas di dalamnya. Saat berkeliling meninjau fasilitas, Sekprov Denny masih menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan.

Karena itu, ia meminta pekerjaan yang tersisa segera dirampungkan agar proses pemindahan tidak kembali tertunda.

“Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya ingin semuanya benar-benar siap sebelum ditempati,” ujar Denny.

Menurut Denny, percepatan ini penting karena kondisi kantor BPSDM yang saat ini digunakan sudah tidak lagi ideal untuk mendukung aktivitas kerja dan pelayanan. Ia pun memberikan tenggat waktu 15 hari kepada jajaran teknis untuk menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih tersisa.

“Gedung ini harus segera siap karena kantor yang sekarang sudah sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Namun bagi Denny, fungsi gedung baru ini tidak hanya sebagai tempat bekerja. Ia melihat BPSDM memiliki peluang menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Selain digunakan untuk pendidikan dan pelatihan ASN, sejumlah fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semangat kita bagaimana aset ini bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lebih bagi daerah,” katanya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Denny memberikan perhatian khusus pada sentuhan akhir bangunan. Ia berharap identitas budaya Kalimantan Utara tetap hadir dalam desain maupun tampilan gedung sehingga menjadi representasi daerah yang membanggakan.

Baginya, gedung pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai sarana kerja, tetapi juga menjadi wajah daerah yang mencerminkan karakter dan kearifan lokal Kaltara. Usai dari lokasi BPSDM, Denny melanjutkan peninjauan ke Gedung Pusdalops BPBD Kaltara serta mengecek kesiapan Ruang Sidang Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Gelar Bukan Sekadar Simbol: Aksi Nyata Puteri Indonesia Kaltara Nilam Ukir Senyum Anak Panti

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Suasana LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Rita Walidah Aisyiyah Tanjung Selor mendadak riuh dengan tawa anak-anak. Ruangan yang biasanya tenang berubah penuh energi saat Puteri Indonesia Kalimantan Utara, Nilam, melangkah masuk ke panti yang berlokasi di Jalan Rajawali Gang Delima, Kabupaten Bulungan tersebut.

Bukan sekadar kunjungan formal, Nilam datang untuk membaur. Ia melepas sejenak atribut formalnya dan langsung duduk bersama puluhan anak asuh untuk melukis, bermain, dan berbagi cerita.

Mahkota untuk Mengabdi

Bagi Nilam, gelar yang ia sandang memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat.

“Saya ingin menggunakan mahkota ini bukan hanya sebagai simbol prestasi, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nilam dengan hangat.

Ia menambahkan bahwa aksi sosial ini adalah bentuk rasa syukur. Nilam ingin memastikan anak-anak panti asuhan tetap optimis dalam mengejar impian mereka.

“Semoga kehadiran kami dapat memberikan kebahagiaan dan motivasi bagi adik-adik di sini untuk terus bermimpi,” tambahnya.

Suntikan Semangat bagi Anak Panti

Rasa bahagia terpancar jelas dari wajah salah satu anak asuh bernama Aisyah. Bagi Aisyah, momen melukis dan mengobrol langsung dengan sang Puteri Indonesia menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.

“Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Kakak Puteri Indonesia. Kami bisa melukis bersama, bermain, dan dapat banyak motivasi,” kata Aisyah ceria.

Apresiasi dari Pengurus

Pihak pengelola panti asuhan menyambut baik inisiatif ini. Perhatian dari tokoh publik seperti Nilam dinilai sangat efektif untuk mendongkrak rasa percaya diri anak-anak asuh.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa esensi seorang Puteri Indonesia adalah hadir langsung di tengah masyarakat untuk menebarkan harapan.

Masuk Top 5 Nasional, Putri Indonesia Kebudayaan Siap Guncang Dunia Lewat Pesona Kaltara!

TANJUNG SELOR – Gerbang pariwisata dan kebudayaan Kalimantan Utara (Kaltara) bersiap naik kelas ke panggung internasional. Ketua TP-PKK Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., resmi menggandeng Putri Indonesia Kebudayaan, Nilam Onasis Sahputri, untuk mempromosikan destinasi dan adat istiadat Bumi Benuanta.

Kolaborasi strategis ini dikukuhkan dalam pertemuan hangat di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara. Nilam, yang sukses menembus jajaran Top 5 Putri Indonesia, pulang ke tanah leluhurnya untuk mengemban misi besar sebagai duta promosi daerah.

Misi Pulang Kampung dan Eksplorasi Budaya

Rahmawati menegaskan bahwa Nilam memiliki ikatan darah yang kuat dengan Kaltara. Hal ini menjadikannya figur paling tepat untuk menyuarakan potensi lokal secara autentik.

“Nilam adalah duta yang tepat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Nilam untuk bersinergi dengan masyarakat dan melihat langsung akar budayanya,” ujar Rahmawati.

Selama di Kaltara, Nilam dijadwalkan menjelajahi berbagai kekayaan daerah, antara lain:

*Eksplorasi Adat: Menyerap tradisi suku Bulungan, Tidung, Dayak, dan suku lainnya.

*Seni & Kuliner: Berburu cita rasa khas dan kesenian tradisional.

*Wisata Alam: Menikmati bentang alam Kaltara yang masih asri dan terjaga.

Bawa Misi Ekologis Masyarakat Adat

Promosi ini dipastikan tidak akan berpusat di satu titik saja. Rahmawati berkomitmen memfasilitasi Nilam untuk menyisir keunikan seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.

Salah satu fokus utama kolaborasi ini adalah mengangkat narasi tentang masyarakat adat. Kehidupan masyarakat lokal yang hidup selaras dan menjaga kelestarian alam akan menjadi nilai jual utama di tingkat global.

Target Pasar Internasional

Dengan modal kemampuan komunikasi yang kuat dan penguasaan bahasa asing yang mumpuni, Nilam diharapkan mampu memikat mata dunia.

“Kita ingin dunia tahu bahwa Kaltara bukan hanya indah alamnya, tetapi juga sangat kaya akan budaya dan tradisi,” tutup Rahmawati optimis.

Bawa Misi Besar untuk Kaltara, Puteri Indonesia Kebudayaan 2026 Nilam Sahputri Temui Wagub

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Prestasi gemilang Nilam Onasis Sahputri di ajang nasional mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Wagub Kaltara, Ingkong Ala, menyambut langsung kunjungan Puteri Indonesia Kebudayaan 2026 ini di Kantor Gubernur Kaltara pada Selasa (2/6/2026).

Pertemuan hangat ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Keduanya terlibat diskusi serius untuk membahas kolaborasi besar dalam melestarikan budaya, mengembangkan seni daerah, hingga menggenjot promosi sektor pariwisata yang menjadi andalan Kaltara.

“Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Nilam. Ia telah mengharumkan nama daerah dan memperkenalkan budaya Kaltara di tingkat nasional,” ujar Ingkong Ala dengan bangga.

Bagi Pemprov Kaltara, kesuksesan Nilam menjadi momentum penting. Ingkong menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberhasilan menggali potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat.Ia pun memastikan pemerintah siap mengawal ide-ide segar dari sang Puteri Indonesia Kebudayaan.”

Pemprov siap mendukung berbagai program yang bertujuan mengangkat budaya, pariwisata, dan potensi daerah agar semakin dikenal luas. Sampaikan kepada kami apa yang perlu dikembangkan, nanti akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” tegasnya.

Tantang Generasi Muda Pimpin Ekonomi Kreatif

Tidak hanya memuji Nilam, Wagub Ingkong Ala juga memanfaatkan momen ini untuk membakar semangat generasi muda Kaltara. Ia mendorong anak muda untuk melek ekonomi kreatif, mulai dari mempromosikan wisata hingga memperkuat produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Generasi muda harus menjadi bagian dari solusi ekonomi daerah. Bantu promosi pariwisata dan lakukan branding UMKM kita agar semakin dikenal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga tembus ke mancanegara,” cetus Ingkong.

Sebagai informasi, Nilam Onasis Sahputri sukses mencetak prestasi luar biasa dengan menembus jajaran Top 6 dalam ajang Puteri Indonesia 2026.

Ia berhasil menyisihkan puluhan finalis dari 34 provinsi di Indonesia. Keberhasilan Nilam ini diharapkan menjadi pemantik standar baru bagi pemuda Kaltara untuk terus berprestasi.

Ingkong Ala Ketua DAD Kaltara, Tasa Gung: Momentum Perkuat Eksistensi Adat

Kaltaraterkini.co.id – TANJUNG SELOR – Terpilihnya Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltara menuai banyak apresiasi.Ucapan selamat salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung.Ingkong Ala terpilih melalui Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) pada Jumat (29/5/2026).

Selain Ingkong Ala, Wakil Bupati Bulungan, Kilat Bilung, juga dipercaya untuk menakhodai Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kabupaten Bulungan.

Mitra Strategis Pembangunan DaerahTasa Gung menegaskan bahwa momentum ini sangat penting untuk memperkokoh eksistensi adat di Bumi Benuanta.

“Pengukuhan kepemimpinan ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh eksistensi adat sebagai mitra pembangunan daerah,” ujar Tasa Gung, Sabtu (30/5/2026). Menurutnya, lembaga adat memiliki peran yang sangat strategis dalam:

*Jaga persatuan daerah

*Lestari nilai budaya

*Kuatkan sinergi pemerintah

*Rawat harmonisasi sosial

Kepemimpinan Inklusif dan Progresif

Tasa optimistis rekam jejak kedua tokoh tersebut mampu membawa perubahan positif bagi organisasi.

“Pengalaman dan kapasitas keduanya diyakini mampu membawa organisasi adat semakin progresif, inklusif, serta adaptif,” lanjutnya.

Ia juga berharap kepemimpinan baru ini bisa merangkul seluruh elemen tanpa mencabut akar budaya asli Dayak. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan lembaga adat dinilai menjadi kunci utama untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah yang berbasis kearifan lokal.

Kaltara Krisis Listrik, Hendri Tuwi Desak Pemerataan Energi di Kayan Hilir

MALINAU – Ketimpangan akses listrik di wilayah perbatasan masih menjadi persoalan serius. Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Hendri Tuwi, mendesak pemerintah dan PLN untuk segera mengambil langkah konkret dalam meratakan layanan listrik di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau.Hendri menegaskan bahwa seluruh desa di kawasan Apau Kayan memiliki hak yang sama untuk menikmati penerangan yang layak.

Sentralisasi Listrik PLN di Ibu Kota Kecamatan

Hendri menyoroti tiga desa strategis yang harus segera mendapat optimalisasi jaringan listrik PLN. Tiga desa tersebut meliputi:

*Desa Data Dian (Ibu kota kecamatan)

*Desa Metun

*Desa Sungai Anai

“Jangan sampai ada ketimpangan pelayanan antarwilayah. Desa Data Dian, Metun, dan Sungai Anai juga harus mendapat akses listrik yang memadai,” ujar Hendri dengan tegas.

Menurutnya, sebagai pusat administrasi kecamatan, Desa Data Dian dan sekitarnya sudah sepatutnya menikmati aliran listrik 24 jam tanpa kendala demi mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Solusi Khusus untuk Desa Terpencil

Di sisi lain, Hendri juga menggarisbawahi tantangan geografis berat yang dihadapi oleh dua desa lainnya di Kayan Hilir, yaitu:

*Desa Long Pipa

*Desa Long Sule

Kedua desa ini terletak sangat jauh dari pusat kecamatan. Kondisi ini membuat perluasan jaringan utama PLN (on-grid) hampir mustahil dilakukan dalam waktu dekat.

“Untuk Long Pipa dan Long Sule memang perlu solusi khusus. Tidak memungkinkan terkoneksi dengan jaringan utama karena faktor jarak dan akses yang sangat jauh,” jelasnya.

Pembangkit Mandiri Jadi Solusi Realistis

Sebagai jalan keluar, Hendri mendorong pembangunan pembangkit listrik mandiri (off-grid) di wilayah terisolasi tersebut. Opsi ini dinilai paling realistis dan cepat untuk membebaskan warga dari kegelapan.

Pembangunan pembangkit mandiri—seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atau PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)—diharapkan menjadi solusi berkelanjutan agar masyarakat di beranda terdepan Indonesia ini bisa segera menikmati layanan penerangan yang merata.