Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui operasionalisasi 112 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini siap berjalan di seluruh wilayah Kaltara.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat mengikuti peresmian nasional 1.061 KDKMP secara virtual dari Aula KDKMP Tanjung Selor, Sabtu (16/5).

Dalam laporannya, Wagub Ingkong menyebutkan bahwa sebanyak 112 titik KDKMP di seluruh wilayah Provinsi Kaltara kini telah siap beroperasi penuh.

“Dari total tersebut, 30 titik di antaranya berada di wilayah Kabupaten Bulungan,” kata Ingkong.

Salah satu titik yang menjadi perhatian ialah KDKMP Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang diproyeksikan melayani sekitar 35.365 penduduk dan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat setempat.Ia menjelaskan pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai target.

Proses konstruksi dimulai pada 11 Januari 2026 dan rampung pada 3 Mei 2026 dengan durasi pengerjaan 113 hari.Mewakili masyarakat Bulungan dan Kaltara, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas dukungan terhadap penguatan ekonomi desa melalui program koperasi.

“Kehadiran KDKMP ini menjadi angin segar yang kami yakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini merupakan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.4.4/4155/SJ yang menginstruksikan dukungan penuh pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mengawal operasional koperasi.

Melalui 112 titik KDKMP tersebut, Kaltara diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal, mendukung ketahanan pangan nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, MAKASSAR – Di tengah agenda kerja di Kota Anging Mammiri, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi mahasiswa asal Kaltara yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara (KPMKU) di Makassar, Kamis (14/5) malam.

Pertemuan ini membahas perkembangan kasus mahasiswi Kaltara yang menjadi korban tindak kejahatan serta kebutuhan rumah singgah bagi warga Kaltara di Makassar. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal meminta mahasiswa terus mengawal perkembangan kasus sekaligus menjaga solidaritas antar mahasiswa di perantauan.

“Saya harap adik-adik mahasiswa ini terus mengawal kasus ini dan saling menjaga antar sesama mahasiswa di perantauan khususnya di Kota Makassar,” kata Zainal.

Selain membahas kasus tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kebutuhan rumah singgah untuk warga Kaltara yang menjalani pengobatan di Makassar dan mengalami kesulitan memperoleh tempat tinggal sementara selama masa perawatan.

Mahasiswa menjelaskan, selama ini kamar di asrama mahasiswa Kaltara kerap dimanfaatkan untuk membantu menampung warga yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga Kaltara.

Mendengar hal tersebut, Zainal meminta agar usulan disertai data pendukung segera diajukan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Segera sampaikan suratnya ke pemprov, berikan data-datanya, nanti akan kita coba carikan solusi,” ujarnya.

Menutup pertemuan, ia mengingatkan mahasiswa agar tetap fokus menyelesaikan pendidikan, menjaga solidaritas dan terus membawa nama baik Bumi Benuanta di tanah perantauan. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) bergerak cepat membentengi wilayahnya dari ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara kini resmi menetapkan status siaga menghadapi puncak kemarau yang diprediksi berlangsung pada Juli hingga September mendatang.

Saat dihubungi Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, mengungkapkan bahwa data titik panas (hotspot) dari Kementerian Kehutanan telah menunjukkan sinyal peringatan. Menanggapi situasi kritis ini, Dishut langsung mengambil langkah taktis dengan memperketat pengawasan di lapangan.

”Kami ingatkan dengan tegas, jangan ada yang membakar lahan tanpa pengawasan, baik individu maupun pihak perusahaan,” ujar Nur Laila.

3 Strategi Utama Kaltara Jinakkan Titik Api

Untuk mengamankan wilayah Kalimantan Utara dari kepungan asap, Dishut Kaltara mengerahkan tiga kekuatan utama di lapangan:

Pasukan Sipil “Masyarakat Peduli Api”:

Kelompok khusus bentukan Dishut yang tersebar di seluruh pelosok Kaltara untuk melakukan patroli rutin di tingkat tapak.

Patroli Gabungan Lintas Sektor:

Menjalankan instruksi langsung Gubernur Kaltara, Dishut segera menggelar rapat darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memetakan wilayah rawan.

Polisi Hutan (Polhut) Siaga 24 Jam:

Menggerakkan seluruh personel Polhut untuk fokus pada pengamanan, pencegahan, dan pengendalian titik api.

Dalam kesempatan ini Nur Laila juga mengingatkan kalau Kebakaran hutan tidak pernah memilih tempat. Kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama agar langit Bumi Benuanta tetap bersih dari kabut asap tahun ini.

Kaltaraterkini.co.id, KOTA MAKASSAR – Di tengah agenda kerjanya di Kota Makassar, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara),Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyempatkan diri mengunjungi seorang mahasiswi asal Kaltara yang tengah menjalani masa pemulihan pascakejadian yang dialaminya.

Kunjungan tersebut dilakukan di asrama putri, Jumat (15/5), didampingi Kanit Reskrim Polsek Tamalate. Kehadiran Gubernur Zainal menjadi bentuk perhatian dan dukungan moril bagi korban maupun rekan-rekannya.

Dalam pertemuan itu, Zainal menekankan pentingnya menjaga kondisi psikologis korban agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan tenang.Ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk bersama-sama menjaga privasi korban serta tidak menyebarluaskan informasi yang dapat berdampak pada kondisi mental korban.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana korban mendapatkan pendampingan dan dukungan untuk pemulihan,” kata Zainal.

Selain itu, Zainal berharap proses penanganan yang dilakukan aparat dapat berjalan lancar dan memberikan rasa aman bagi korban.Menurutnya, dukungan bersama dari berbagai pihak akan sangat membantu proses pemulihan dan penguatan mental korban ke depan.

“Semoga korban segera pulih dan dapat kembali menjalani aktivitas dengan baik,” tutupnya.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mendorong para pengusaha muda yang tergabung dalam Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara untuk mengambil peran aktif dalam memanfaatkan peluang investasi dan pembangunan strategis yang tengah berkembang di daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri kegiatan Sambung Rasa BPD HIPMI Kaltara bersama Calon Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, di Gedung Sri Tower, Tarakan, Kamis (14/5).

Dalam sambutannya, Zainal mengatakan HIPMI memiliki peran penting sebagai wadah lahirnya pengusaha muda yang inovatif dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“HIPMI menjadi wadah bagi anak muda yang berani mengambil peluang, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Zainal.

Ia menjelaskan, Kaltara saat ini tengah memasuki fase percepatan pembangunan melalui berbagai proyek strategis nasional yang membuka peluang besar di berbagai sektor usaha.

Menurutnya, keberadaan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, pembangunan PLTA, hingga posisi Kaltara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan pengusaha muda daerah.

“Potensi usaha di Kaltara sangat besar, mulai dari sektor energi, logistik, pangan hingga jasa konstruksi,” katanya.

Karena itu, Zainal mengajak HIPMI Kaltara memperkuat sinergi dengan pemerintah dan investor agar peluang pembangunan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan HIPMI dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Zainal bersama jajaran HIPMI Kaltara menyambut kedatangan Ade Jona dan rombongan di VIP Room Bandara Juwata Tarakan. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Gubernur kepada Ade Jona. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, KOTA TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan ekspor langsung komoditas unggulan daerah melalui jalur laut dan udara sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Kaltara Bersama dengan Peningkatan Ekspor Langsung Komoditas Unggulan melalui Laut dan Udara” di Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis tersebut sebagai ruang memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor ekspor daerah.

“Kaltara tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita harus fokus pada hilirisasi dan ekspor langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ingkong.

Ia menegaskan, sebagai gerbang utara Indonesia, Kaltara harus mampu bertransformasi menjadi production hub dan export gateway yang kompetitif. Menurutnya, penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta pembukaan akses pasar global menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memperkuat rantai logistik dan sistem ekspor dari Kaltara. Salah satu capaian yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah keberhasilan pengiriman langsung komoditas perikanan unggulan berupa fresh pomfret fish atau ikan bawal segar dan daggertooth pike conger atau ikan malong dari Tarakan menuju Hong Kong.

Atas capaian itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan apresiasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kaltara yang dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan komoditas ekspor daerah.

Ingkong juga mendorong agar pelayanan ekspor dan karantina terus diperkuat melalui sistem yang cepat, transparan, efektif, dan efisien.

“FGD ini harus menjadi ruang bersama untuk melahirkan solusi nyata dalam mempercepat jalur ekspor langsung dari Bumi Benuanta,” pungkasnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Utara mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera mengesahkan peraturan gubernur (Pergub) tentang kerja sama media sebagai landasan hukum kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Rabu (13/5/2026).

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu, mengatakan regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama media di lingkungan pemerintah daerah.

“Pergub ini penting sebagai dasar hukum yang dipakai pemerintah daerah dalam kerja sama media. Kami berharap bisa segera ditetapkan,” kata Victor dalam forum diskusi tersebut.

Menurut Victor, sejumlah daerah lain telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa sebagai bagian dari pembinaan perusahaan pers, termasuk dalam pengaturan klasifikasi media. Selain mendorong percepatan pengesahan Pergub, Victor juga menyinggung pentingnya klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat agar tidak memunculkan persepsi yang berbeda di ruang publik.

Ia mencontohkan adanya isu terkait pengadaan yang sempat menjadi perhatian publik dan telah dikomunikasikan langsung dengan biro terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

“Kalau ada persoalan yang berkembang, tentu harus diklarifikasi supaya jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Victor juga menyoroti anggaran kerja sama media di lingkungan DKISP Kaltara yang dinilai terus mengalami penurunan setiap tahun. Menurutnya, keberadaan media lokal memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah minimal dapat mempertahankan anggaran media yang ada saat ini atau bahkan menambahnya agar ekosistem pers daerah tetap terjaga.

“Harapan kami anggaran media jangan terus berkurang setiap tahun. Minimal bisa dipertahankan, syukur kalau bisa ditambah, karena media juga bagian dari mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan,” kata Victor.

Victor menambahkan, SMSI Kaltara saat ini menaungi sekitar 94 perusahaan media siber di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 media telah bersertifikat sesuai persyaratan yang ditetapkan DKISP Kaltara.

Melalui forum tersebut, SMSI juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan perusahaan pers lokal di tengah tantangan industri media digital yang terus berkembang.

“Kami berharap keberadaan media lokal juga mendapat perhatian, karena media memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi pembangunan di daerah,” ujarnya.

Kegiatan Coffee Morning berlangsung dalam suasana dialogis dan dihadiri sejumlah organisasi pers dan insan media di Kaltara. Hadir dalam forum itu Ketua JMSI Kaltara, perwakilan PWI Kaltara, perwakilan IJTI Kaltara, Ketua PWI Bulungan, Ketua PWI Nunukan, serta insan pers dari berbagai media.

Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem informasi yang terbuka, profesional, dan konstruktif di Kalimantan Utara.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Gedung Gadis 2, Rabu (13/5), saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Coffee Morning bersama insan pers dan organisasi media di Kaltara.

Pertemuan yang mengangkat tema “Sinergi Membangun Negeri: Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah” ini menjadi ruang diskusi santai antara pemerintah dan media tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan sehat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membangun pemahaman publik sekaligus menjaga stabilitas informasi di daerah.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi saat ini, media dituntut tetap mengedepankan fakta dan etika jurnalistik.

“Informasi sekarang sangat cepat menyebar. Karena itu kita harus hati-hati agar tidak menyampaikan berita yang belum terverifikasi,” kata Sekprov Denny.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan media.

“Saya berharap sinergi media dan Pemprov Kaltara terus berjalan baik karena pembangunan daerah juga membutuhkan peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Denny mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.Ia juga memastikan ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers akan terus dibuka.

“Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman pers. Kita bisa berdiskusi bersama,” tegasnya.

Selain membahas peran media, Denny juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kaltara. Ia menyebut ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup besar sehingga daerah perlu memperkuat potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Denny menegaskan, pembangunan Kaltara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk media dan dunia usaha.

“Kaltara dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi semua pihak memiliki peran penting, termasuk dunia usaha, tentu tetap berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., dan Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.H.Kegiatan ini turut dihadiri berbagai organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan wartawan dari berbagai media di Kaltara. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TARAKAN – Persoalan kesejahteraan pekerja, perlindungan buruh, hingga kualitas tenaga kerja lokal menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kaltara yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Senin (11/5).

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., hadir membuka kegiatan yang juga dirangkaikan dengan dialog terbuka ketenagakerjaan tersebut.

Di hadapan peserta, Bustan menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi ruang penting untuk membicarakan masa depan pekerja di Kaltara.

Menurutnya, peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pekerja, mulai dari jam kerja panjang, upah yang belum layak, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

“Ini menjadi momentum refleksi bersama terhadap kondisi para pekerja, khususnya di Kaltara,” kata Bustan.

Ia menilai tema “Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Berkeadilan dan Berkelanjutan di Kalimantan Utara” sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini.Sebagai provinsi perbatasan, Kaltara memiliki peluang besar dari sisi sumber daya alam dan investasi.

Namun, di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan juga terus berkembang.Mulai dari dinamika pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, hingga perlindungan hak-hak pekerja menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Karena itu, Bustan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar hubungan industrial tetap berjalan sehat dan seimbang.Ia juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar masyarakat Kaltara tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan daerah.

“Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.Menutup sambutannya, Bustan berharap Rakerwil KSBSI dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan memberi kontribusi nyata bagi kebijakan ketenagakerjaan di Kaltara ke depan. (dkisp)