Kaltaraterkini.co.id, NUNUKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Rencana Aksi Strategis Kebijakan dan Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

Ingkong menjelaskan, pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat dan penguatan identitas kebangsaan.

“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya berbicara tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas,” kata Ingkong.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian dari amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, Ingkong mengakui wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang berat, keterbatasan infrastruktur dasar, persoalan lintas batas negara, hingga aktivitas ilegal di wilayah darat maupun laut.

Selain itu, karakteristik wilayah Nunukan yang beragam juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dan spesifik, mulai dari kawasan pesisir di Pulau Nunukan dan Sebatik, kawasan perkebunan di Sei Menggaris dan Tulin Onsoi, hingga kawasan pedalaman dataran tinggi Krayan.Karena itu, ia menegaskan pentingnya pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung antarwilayah.

“Sinergi dan sinkronisasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ingkong juga berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan, mengingat pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan biaya besar sementara ruang fiskal daerah masih terbatas.

“Kami berharap adanya pendekatan desentralisasi asimetris, berupa kemudahan regulasi, fleksibilitas kebijakan teknis, hingga penguatan anggaran untuk percepatan pembangunan perbatasan,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, kawasan perbatasan Nunukan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus hub strategis antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Melalui rakor ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang terukur dan berpihak kepada masyarakat demi mewujudkan Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama pemerintah kabupaten/kota dan PT Pertamina Patra Niaga membentuk tim bersama untuk memperkuat pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H., saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (11/5).

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie tersebut membahas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, mulai dari dugaan pengetapan, antrean panjang di Kabupaten Bulungan.

Gozali menyampaikan bahwa usulan dari hasil rapat dengan DPRD dan yang terkait akan segera disampaikan ke Gubernur Kaltara untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Pemprov Kaltara melalui Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., telah menetapkan Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.4/66/2026 Tentang Tim Koordinasi Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG 3 KG Provinsi Kaltara Tahun 2026, dan keputusan ini juga ada di kabupaten/kota dengan substansi urusannya sama.

“Untuk Bulungan umumnya dan khususnya di Tanjung Selor akan dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bulungan terkait saran dibentuknya tim terpadu,” kata Gozali.

Gozali juga mengapresiasi DPRD Kaltara yang telah menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait distribusi energi bersubsidi di daerah.Ia mengungkapkan, kuota BBM bersubsidi untuk Kaltara masih terbatas. Untuk Pertalite hanya sekitar 51,75 persen, solar 82,92 persen, dan LPG 3 kilogram sekitar 31,82 persen.Lebih jauh, Gozali memaparkan proses penerbitan kuota BBM dan LPG bersubsidi dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Kuota tersebut meliputi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti Solar dan Minyak Tanah, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, serta LPG Tabung 3 Kilogram.Tahap pertama dimulai dari surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) kepada pemprov untuk meminta usulan kuota.

Selanjutnya, pemprov meneruskan surat tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun kebutuhan kuota di daerah masing-masing. Setelah itu, pemprov merekap seluruh usulan dan melakukan rapat verifikasi.Hasil verifikasi kemudian disampaikan ke BPH Migas untuk usulan kuota BBM subsidi dan ke Dirjen Migas untuk usulan LPG Tabung 3 Kilogram.

Tahapan berikutnya adalah pembahasan subsidi energi nasional bersama Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan. Tahap terakhir yaitu penetapan kuota oleh pemerintah pusat, baik untuk BBM subsidi maupun LPG Tabung 3 Kilogram.

Karena itu, Gozali berharap dukungan DPRD Kaltara untuk bersama-sama memperjuangkan penambahan kuota ke Dirjen Migas, mengingat Kaltara merupakan wilayah perbatasan.

“Kalau ada persoalan di lapangan segera sampaikan ke tim pengawas atau tim terpadu agar bisa segera ditindak lanjuti,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Gozali berharap sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, Pertamina, dan masyarakat dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, KOTA TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK kembali mencatat pencapaian di bidang layanan kesehatan dengan berhasil melaksanakan operasi jantung ke-15 di Kalimantan Utara (Kaltara).

Operasi pada Jumat (8/5/2026) dilakukan melalui program pendampingan (pengampuan) bersama tim Himpunan Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia serta RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Diketahui, sejak dimulai pada Februari 2025, tim dokter spesialis bedah jantung telah melakukan total 15 operasi jantung di RSUD dr. H. Jusuf SK. Dari jumlah tersebut, tiga operasi merupakan tindakan pediatrik untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Sementara itu, 11 lainnya merupakan operasi bypass jantung koroner atau coronary artery bypass graft (CABG).

Menariknya, tiga dari 11 operasi bypass tersebut dilakukan dengan teknik off-pump atau tanpa menghentikan denyut jantung pasien selama operasi berlangsung.Operasi ke-15 yang dilaksanakan pada Sabtu (9/5/2026) ini juga menggunakan teknik off-pump coronary artery bypass (OPCAB), yakni prosedur operasi bypass jantung tanpa menghentikan kerja jantung.

Operasi tersebut dilakukan oleh dr. Ivan Joalsen Mangara Tua, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), McPhleb, FIATCVS dari RSUD Abdul Wahab Sjahranie serta dr. Muhammad Ali Shodiq, MSi.Med., Sp.B, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS. Tim medis juga diperkuat oleh dr. Bondan Irtani Cahyadi, Sp.An-TI, Subsp.An.KV(K), dan dr. Pradana Bayu Rakhmatjati, Sp.An-TI, Subsp.IC(K) dari RSUP Dr. Karyadi.Sementara itu, tindakan operasi turut didukung dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dr. Ronald Jan Palenteng, Sp.An., TI, FCTA. Seluruh rangkaian operasi juga dikolaborasikan bersama tim dokter jantung RSUD dr. H. Jusuf SK, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan operasi, hingga perawatan pascaoperasi.

Perwakilan Himpunan Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Indonesia (HBTKVI), Prof. Dr. Dr. Med. Paul L. Tahalele, Sp.BTKV, menyampaikan keberhasilan operasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan bedah jantung di Kalimantan Utara.

Dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular itu menilai pelaksanaan operasi jantung secara rutin di RSUD dr. H. Jusuf SK menunjukkan kemampuan pelayanan kesehatan di daerah terus berkembang dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia berharap layanan operasi jantung di RSUD dr. H. Jusuf SK dapat terus berkembang sehingga semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kaltara, khususnya bagi masyarakat Tarakan dan sekitarnya

.“Semoga RSUD dr. H. Jusuf SK bisa lebih maju lagi dan membawa manfaat bagi masyarakat di Pulau Tarakan dan Kalimantan Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Rustan Samsudin, M.M., menambahkan layanan Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular (BTKV) di RSUD dr. H. Jusuf SK dapat ditanggung BPJS Kesehatan dengan ketentuan pasien memperoleh rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai prosedur yang berlaku.

Menurutnya, kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan tanpa harus dirujuk ke luar daerah.

“Dengan pendekatan yang cepat, tepat, dan penuh kepedulian, kami hadir untuk membantu masyarakat menjalani hidup yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (hms_rsud)

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menerima audiensi jajaran Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di ruang kerja Wagub Kaltara, Senin (11/5).

Pertemuan ini menjadi momentum penguatan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah.Rombongan Grup 4 Kopassus dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Suharma Zunam, didampingi Kasi Intel Grup 4 Kopassus Kolonel Infanteri Syaiful Arif, Danyon 42 Grup 4 Kopassus Letkol Infanteri Agoes, serta Danden Duklog Grup 4 Kopassus Kapten Infanteri Arisa Samudra.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan dengan membahas penguatan komunikasi antar lembaga serta dukungan terhadap kondusifitas wilayah di Provinsi Kaltara.Dalam kesempatan itu, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi jajaran Grup 4 Kopassus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Menurutnya, hubungan baik antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah, terutama di wilayah perbatasan seperti Kaltara.

“Kami menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk silaturahmi dan penguatan koordinasi antara Pemprov Kaltara dengan jajaran Kopassus. Sinergi yang baik menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah,” kata Ingkong.

Ia berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif.

“Kami berharap hubungan baik dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan jajaran TNI terus terjalin dengan baik demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Kalimantan Utara,” tambahnya.

Sementara itu, Suharma Zunam menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Senada dengan itu, Syaiful Arif menilai sinergitas antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung stabilitas wilayah dan pelaksanaan pembangunan.

“Sinergitas dan komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung berbagai program pemerintah daerah,” jelasnya.

Audiensi diakhiri dengan sesi diskusi dan pertukaran cendera mata sebagai simbol penguatan sinergi antara Pemprov Kaltara dan Grup 4 Kopassus. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Target eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) tahun 2030 di Kalimantan Utara (Kaltara) bukan hanya soal pelayanan kesehatan atau pembagian obat semata. Di balik itu, ada persoalan sosial, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat yang harus diselesaikan bersama.

Pesan itulah yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Workshop Petunjuk Teknis Integrasi ATM dan Kebijakan Nasional Terkait ATM Tingkat Provinsi Kaltara di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Senin (11/5).

Di hadapan peserta workshop, Sekprov Denny mengingatkan bahwa AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria merupakan indikator penting kualitas hidup masyarakat.Karena itu, ia menegaskan bahwa penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan.

“Masalah ini berkaitan dengan kemiskinan, lingkungan, kualitas hunian, hingga ketenagakerjaan. Jadi tidak bisa ditangani sendiri-sendiri,” kata Denny.

Ia pun menyoroti pentingnya mengakhiri pola kerja sektoral agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah.Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), hingga sektor non-pemerintah harus duduk bersama menyusun strategi yang terintegrasi.

Workshop yang melibatkan Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (Adinkes) ini menjadi langkah sinkronisasi agar program ATM benar-benar masuk dalam dokumen pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga penganggaran tahunan.

Selain penguatan kebijakan dan fiskal, Pemprov Kaltara juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan Baznas untuk mendukung edukasi serta pembiayaan program kesehatan masyarakat.Bagi Denny, tahun 2030 bukan sekadar batas waktu administratif, tetapi momentum menyelamatkan generasi masa depan agar tumbuh sehat dan mampu bersaing.

Ia berharap workshop ini menjadi langkah nyata membangun sumber daya manusia Kaltara yang lebih kuat dan berkualitas.“Mari kita perkuat kolaborasi dan sinergi bersama demi Kaltara yang sehat, maju, dan memiliki generasi unggul,” pungkasnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima audiensi Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., di Gedung Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, Senin (11/5).

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan turut didampingi Kepala Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas sejumlah hal strategis, di antaranya permohonan hibah lahan untuk pembangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Tanjung Selor.

Selain pembangunan gedung utama, turut dibahas kebutuhan gedung operasional sementara selama proses pembangunan berlangsung. PTUN sendiri merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menangani sengketa tata usaha negara antara masyarakat atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara.

Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur Zainal menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan PTUN di Kaltara. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Kaltara siap membantu proses penyediaan lahan yang dibutuhkan.

“Untuk di Tanjung Selor ada lahan di kawasan Kota Baru Mandiri, nanti bisa dibangun di sana. Tinggal menyurati saja perihal permohonan hibah lahannya,” kata Zainal.

Terkait kebutuhan kantor operasional sementara, ia juga meminta agar dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

“Terkait kantor sementara bisa menyurati ke Bupati Bulungan, kami siap membantu,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan proses pembangunan PTUN di Kaltara dapat segera terealisasi guna mendukung pelayanan hukum dan peradilan yang lebih optimal bagi masyarakat. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5) pagi.

Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia menilai penguatan integritas harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya terbatas pada pengawasan internal.

“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” kata Ingkong.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak lagi bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antar perangkat daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal. Ia pun menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini agar hambatan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan.

Kegiatan sosialisasi ini sendiri merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagi Ingkong, survei tersebut menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana budaya integritas telah diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.

“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Ingkong berharap penguatan integritas dapat memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji, AK., M.M., serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, Saut Parulian Bakkara. (dkisp)