Kaltaraterkini.co.id,TANJUNG SELOR – Wakil Duta Besar (Wadubes) Australia, Gita Kamath bersama rombongan meninjau pelaksanaan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Kantor Bersama Samsat Bulungan, Rabu (6/5).

sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia dalam peningkatan layanan publik.Kunjungan ini difokuskan pada penguatan layanan dasar, khususnya inovasi di sektor pajak daerah yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara).

Dalam kegiatan tersebut, Wadubes Gita Kamath didampingi Kepala Bapenda Kaltara, Dr. Tomy Labo, S.E., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengakses layanan di Samsat Bulungan.Tomy menyampaikan bahwa Program SKALA turut mendukung penyusunan regulasi daerah serta pengembangan inovasi pelayanan pajak di Kaltara.

“Melalui Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang programnya khusus di Bapenda Kaltara, Program SKALA ini membantu mendukung penyusunan produk peraturan daerah kita,” kata Tomi.

“Program SKALA ini membantu kita menyusun produk peraturan daerah kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah program SADAR BENUANTA, yaitu layanan pajak kendaraan bermotor yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Melalui program ini, penyandang disabilitas mendapatkan keringanan pajak kendaraan bermotor hingga 50–75 persen, dengan layanan yang lebih mudah diakses.

“Tahun ini sudah ada 16 wajib pajak yang menerima keringanan,” jelasnya.

Selain itu, Bapenda Kaltara juga mengembangkan program Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), yang mengatur objek pajak seperti speedboat dan kapal angkutan barang.Program ini melibatkan sinergi dengan Kepolisian dan Jasa Raharja serta telah diatur melalui Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tomy menyebutkan, hingga 2025 telah terdata 70 wajib pajak PKAA, terdiri dari speedboat penumpang dan kapal barang. Untuk tahun 2026, kebijakan difokuskan pada kapal barang di atas 10 Gross Tonnage (GT), sementara speedboat di bawah 10 GT diberikan pembebasan.

“Kami masih melakukan pendataan bersama KSOP dan instansi terkait untuk memastikan data akurat,” ujarnya.

Usai peninjauan, Wadubes Australia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan program ini agar terus berlanjut dan diperluas.Tomy menambahkan, Program SKALA dinilai memberi dampak nyata, terutama dalam meningkatkan akses layanan bagi kelompok disabilitas.

“Program SADAR BENUANTA sangat berdampak terkait disabilitas, dan Kaltara menjadi yang pertama melaksanakan inovasinya dibanding provinsi lain,” pungkasnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mempertegas kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 dengan menyiagakan personel, sarana prasarana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Langkah ini ditegaskan saat Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2026 dan Reaktivasi Desk Penanganan Karhutla secara daring di Ruang Rapat Sekdaprov Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (6/5).

Kegiatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menjadi momentum penyelarasan kebijakan daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

Nur Laila menjelaskan, kesiapsiagaan tahun ini didasarkan pada evaluasi data 2025 yang mencatat 3.124 titik panas, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Malinau sebanyak 1.534 titik.

“Data ini menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas penanganan,” ujarnya.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan potensi kondisi kering di wilayah Tanjung Palas Timur dan Malinau bagian selatan.

Dalam upaya pengendalian, Pemprov Kaltara telah menyiapkan ratusan personel Brigade Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), termasuk kekuatan inti di wilayah rawan Malinau.

Selain itu, sebanyak 60 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa juga diaktifkan untuk mendukung deteksi dini dan respons cepat.Nur Laila memastikan dukungan sarana prasarana turut diperkuat, meliputi kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah perairan.

Penanganan Karhutla juga mengedepankan sinergi Forkopimda yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga lembaga terkait lainnya.

“Kesiapsiagaan ini adalah bentuk komitmen perlindungan ekologi dan investasi masa depan Kaltara. Dengan reaktivasi Desk Karhutla ini, kita memastikan setiap percikan api dapat terdeteksi dan dipadamkan sebelum meluas,” tegasnya.

Melalui integrasi data cuaca terkini, penguatan personel yang solid, pemanfaatan data serta koordinasi terpusat melalui Kemenko Polkam, Pemprov Kaltara optimistis dapat menekan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat pelayanan sosial di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Salah satunya melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang digelar di Gedung Gabungan Dinas II, Rabu (6/5).

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., yang menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dalam menjalankan kebijakan sosial.

Robby menegaskan bahwa kesejahteraan sosial bukan sekadar program, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Ini tentang bagaimana masyarakat bisa hidup lebih baik dan memiliki perlindungan sosial yang layak,” ucapnya.

Ia menjelaskan, melalui regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta memulihkan fungsi sosial individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan serta memperluas akses pelayanan sosial yang berkeadilan.Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

Selain itu, pengelolaan data yang sistematis dan terintegrasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia menjadi hal penting dalam mendukung ketepatan sasaran program.

“Data yang valid dan mutakhir memastikan bantuan serta pelayanan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih program,” jelasnya.

Menutup kegiatan, Robby mengajak seluruh peserta menjadikan sosialisasi ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia (RI) Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.Ak., M.PKP., meresmikan Asrama Haji Transit Tower 2 di Kelurahan Kampung Empat, Tarakan, Selasa (5/5).

Hal ini merupakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi calon jemaah haji di Kalimantan Utara (Kaltara).Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., menyampaikan rasa syukur atas diresmikannya gedung tersebut.

Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Wamenhaj RI beserta jajaran yang hadir dalam peresmian.

“Peresmian asrama haji ini menjadi upaya meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi masyarakat Kaltara yang akan menunaikan ibadah haji,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro menegaskan bahwa pembangunan Asrama Haji Transit Tower 2 sangat strategis, mengingat jumlah jemaah haji setiap tahun terus meningkat sehingga membutuhkan fasilitas yang lebih representatif dan memadai.

Ia menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan hingga keberangkatan.

“Pembangunan ini bagian dari penguatan sarana dan prasarana asrama haji di Kaltara,” ujarnya.

Datu Iqro berharap Tower 2 dapat meningkatkan kapasitas tampung jemaah, memberikan kenyamanan lebih baik, serta mendukung kelancaran proses embarkasi dan debarkasi.Tower 2 Asrama Haji dibangun sebagai gedung modern bertingkat dengan fasilitas lengkap, seperti kamar yang memadai, ruang manasik, ruang makan, lift, serta sistem keamanan terintegrasi.

“Fasilitas ini dirancang untuk kenyamanan dan keselamatan jemaah,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal.Ke depan, Asrama Haji Transit Tower 2 diharapkan menjadi simbol peningkatan layanan haji yang profesional, modern, dan humanis di Bumi Benuanta.

“Semoga fasilitas ini membawa manfaat besar bagi umat, khususnya para calon jemaah haji dari Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi melepas 484 Calon Jemaah Haji (CJH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi melalui Embarkasi Balikpapan. Pelepasan dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Asrama Haji Batakan, Balikpapan, Selasa (5/5) sore.

Sebanyak 484 jemaah tersebut berasal dari lima kabupaten/kota, yakni Nunukan 223 jemaah, Tarakan 186 jemaah, Bulungan 63 jemaah, Tana Tidung 7 jemaah, dan Malinau 2 jemaah. Para jemaah juga didampingi oleh 5 petugas haji dari Kaltara.

Pemberangkatan jemaah terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter). Kloter 7 masuk asrama pada 5 Mei 2026 dan dijadwalkan berangkat ke Madinah pada 6 Mei 2026. Sementara Kloter 8 masuk asrama pada 6 Mei 2026 dan berangkat ke Jeddah pada 7 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan momentum spiritual yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan dan kedisiplinan. Ia berpesan agar seluruh jemaah menjaga kondisi fisik serta mengikuti arahan petugas selama menjalankan ibadah.

“Jaga kesehatan, tetap kompak, ikuti arahan petugas dan jalankan ibadah dengan khusyuk,” ujarnya.

Zainal juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan ibadah untuk memperbanyak amal dan mempererat persaudaraan. Momen pelepasan semakin hangat saat Zainal menyerahkan bantuan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan kepada petugas haji.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para jemaah bersama Ketua DPRD Kaltara, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltara, Staf Ahli Gubernur Kaltara, Kepala UPT Asrama Haji Balikpapan serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kaltara. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan dua aplikasi digital, E-SAMSATKU dan SIMPADKU, dalam Rapat Kerja dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, S.E., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara, di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Dalam kesempatan itu, Bustan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara atas capaian kinerja, di mana pada triwulan I tahun 2026 realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah berhasil melampaui target.

“Capaian ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” kata Bustan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal ke depan menuntut kewaspadaan, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi keharusan.

Bustan mendorong evaluasi menyeluruh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk menjajaki potensi baru seperti perdagangan karbon dari ekosistem mangrove dan gambut. Ia juga meminta agar seluruh kewajiban wajib pajak dan kontribusi perusahaan dapat dioptimalkan.

“Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi harus memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperketat tata kelola anggaran dan mempercepat pelaporan agar pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparan.

Bustan menegaskan bahwa peluncuran E-SAMSATKU dan SIMPADKU menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik di bidang pendapatan daerah. E-SAMSATKU memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online, terintegrasi dengan Bank Kaltimtara, sehingga lebih aman dan efisien.

Sementara itu, SIMPADKU merupakan platform digital untuk memantau realisasi penerimaan pajak daerah secara real-time, mencakup pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, hingga pajak alat berat.

“Diharapkan kedua aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PAD,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bustan meminta Bapenda Kaltara terus berinovasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

“Sosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan langsung,” pungkasnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltara sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dalam kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Gubernur Zainal bersama jajaran perangkat daerah mengikuti pemaparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun 2025 yang telah dilaksanakan selama 30 hari. Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tindak lanjut ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas yang telah ditetapkan,” kata Zainal.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses penyelesaian tindak lanjut, termasuk apabila terdapat kendala di lapangan.

“Setiap kendala agar dapat segera disampaikan disertai data yang jelas, sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama,” jelasnya.

Zainal juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK hendaknya dimaknai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, serta aspek tata kelola keuangan lainnya.

Ia turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme dalam setiap proses pemeriksaan.

“Melalui keterbukaan, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan ke depan,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Zainal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang telah berjalan dengan baik.

“Kami menerima hasil pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun 2025 pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara, di Gedung Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

Sekprov Denny menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Kaltara dalam mendorong penggunaan produk lokal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya melalui sistem e-Purchasing.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM. Kaltara mendapat penghargaan karena realisasi belanja produk dalam negeri (UMK) mencapai sekitar 85 persen,” kata Denny.

Denny menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pelaku usaha semakin berkembang dan mampu bersaing.

“Selain kami terus mengembangkan UMKM di daerah, kami juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Denny berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif secara transparan dan efisien. Dengan capaian ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Kaltara semakin kuat dan berkelanjutan. (dkisp)