Kaltaraterkini.co.id,TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengalami pemotongan dan tetap dibayarkan penuh.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di sela kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) PDRB Kasulampua di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4). Zainal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara masih mampu menjaga pembayaran TPP ASN meskipun ada tantangan anggaran daerah.

“TPP tidak ada yang kita potong dan tetap dibayarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada penurunan nilai TPP maupun keterlambatan pembayaran kepada ASN di lingkungan Pemprov Kaltara. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena pemerintah memahami kondisi pegawai yang memiliki kebutuhan dan tingkat penghasilan yang berbeda-beda.

“TPP tetap utuh dan dibayarkan tepat waktu,” jelasnya.

Zainal juga berharap adanya dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk terus menjaga stabilitas keuangan daerah dan kesejahteraan ASN. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kaltara.

Pernyataan tersebut disampaikan usai membuka Konsultasi Regional (Konreg) PDRB Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).

Zainal mengungkapkan bahwa capaian PDRB Kaltara pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil yang baik, salah satunya didorong oleh perkembangan UMKM.

“Kita bersyukur PDRB Kaltara dalam dua tahun terakhir sangat baik, didukung oleh berkembangnya UMKM. UMKM memberi kontribusi besar bagi ekonomi Kaltara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Konreg PDRB yang didukung Bank Indonesia, perbendaharaan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan Kasulampua.

Upaya penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan UMKM, serta peningkatan sektor manufaktur dengan melibatkan koordinasi antar 19 provinsi di kawasan tersebut. Selain itu, Zainal juga menekankan pentingnya menjaga inflasi dan ketahanan ekonomi melalui langkah sederhana, seperti memanfaatkan lahan untuk menanam kebutuhan pangan.

“Saya memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur dan kebutuhan dapur,” jelasnya.

Ia menyebutkan tanaman seperti cabai, tomat, okra, dan terong yang ditanam dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga. Ke depan, bibit tanaman tersebut juga akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian pangan. (dksip)

Kaltaraterkini.co.id,TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara resmi membuka Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Zainal didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, S.E., M.Si. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 19 provinsi serta berbagai instansi, termasuk Bapperida Kaltara, Bank Indonesia wilayah Kaltara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Kasulampua.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa kawasan Kasulampua memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, kawasan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Kasulampua adalah kawasan strategis dengan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional,” kata Zainal.

Ia menegaskan perlunya perumusan kebijakan bersama agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Zainal menjelaskan bahwa Kaltara memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan sekaligus beranda depan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Hal ini menjadikan Kaltara memiliki peran penting dalam aspek geopolitik dan geoekonomi nasional, dalam mendukung perekonomian nasional maupun dalam menjaga pertahanan dan kemanan negara.

Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa PDRB merupakan indikator utama dalam melihat struktur dan kinerja ekonomi daerah.

“Data PDRB bukan hanya untuk mengukur pertumbuhan, tapi juga dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan seperti ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, dan konektivitas masih perlu diatasi, termasuk penguatan kualitas data ekonomi.

Melalui Konreg ini, Zainal berharap terbangun kerja sama antar daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong hilirisasi sektor strategis. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E, M.Si., melakukan audiensi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., di Mako Polda Kaltara, Selasa (14/4).

Audensi ini dilakukan guna mendorong adanya kebijakan kuota khusus bagi pemuda pedalaman dalam penerimaan Bintara Polri.Audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi perdana Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kalimantan Utara (KU) dengan Kapolda yang baru menjabat.

Wagub Ingkong menyampaikan selama ini belum ada pertemuan langsung dengan Kapolda, sehingga momentum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait peluang generasi muda dari wilayah pedalaman.

“Ini silaturahmi pertama kami. Sekaligus menyampaikan harapan agar anak-anak pedalaman mendapat kesempatan,” kata Ingkong.

Ia menjelaskan keterbatasan fasilitas pendidikan di pedalaman membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini berdampak pada rendahnya peluang mereka dalam seleksi yang bersifat umum.

“Kalau seleksinya sama, mereka sulit bersaing karena fasilitas pendidikan sangat terbatas,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengusulkan adanya kebijakan khusus berupa kuota bagi pemuda pedalaman dalam penerimaan Bintara Polri.Menurutnya, jika diberi kesempatan, mereka tidak hanya mengabdi sebagai aparat, tetapi juga berkontribusi membangun daerah asal dan menjadi motivasi bagi generasi berikutnya.

Selain itu, LADK KU juga mendorong Polda Kaltara untuk melakukan pembinaan mental bagi pelajar di pedalaman melalui kunjungan langsung ke sekolah.

“Pembinaan ini penting agar mereka terhindar dari pergaulan negatif seperti narkoba dan kenakalan remaja,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ingkong menyebutkan Kapolda Kaltara memberikan respon positif dan akan mempertimbangkan pembagian kuota secara adil, tidak hanya untuk masyarakat Dayak Kenyah tetapi juga kelompok adat lainnya.

“Nantinya akan diatur secara bijak dan adil,” ungkapnya.

Ia menegaskan LADK KU siap mendukung persiapan calon peserta, termasuk membantu aspek kesehatan agar memenuhi syarat seleksi.Di akhir pertemuan, Ingkong turut menyinggung pentingnya pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian masalah hukum adat. Ia berharap sinergi antara kepolisian dan lembaga adat dapat terus diperkuat.

“Kalau kedua pihak sepakat, bisa dimediasi oleh lembaga adat tanpa harus ke pengadilan,” jelasnya.

Bagi Ingkong, langkah kecil ini bukan sekadar audiensi, tetapi jalan panjang untuk membuka peluang yang lebih adil bagi anak-anak pedalaman. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya akses listrik dan internet. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., meninjau langsung pabrik PT Santini lestari Energi Indonesia di Pasuruan yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya, Jumat (10/4).

Dalam kunjungan tersebut, Wagub Ingkong mendapat penjelasan dari Direktur PT. Santinilestari Energi Indonesia, Sandy Hartono, terkait teknologi yang dapat diterapkan di wilayah terpencil seperti Kaltara. Ingkong menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat di pedalaman dan perbatasan yang belum menikmati akses listrik dan internet.

“Layanan dasar seperti listrik ini punya peran penting bagi masyarakat di pedalaman. Pemprov Kaltara terus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap,” kata Ingkong.

Ia menambahkan, kondisi geografis Kaltara menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur listrik dan internet.

“Kita terus mencari alternatif selain layanan PLN, salah satunya melalui pemanfaatan energi surya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ingkong juga melihat langsung proses produksi panel surya, baterai, hingga sistem instalasi penyalur daya. Saat ini, terdapat sekitar 73 hingga 123 desa di Kaltara yang belum teraliri listrik, sebagian besar berada di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan dan Malinau.

Pemprov Kaltara menargetkan sekitar 10 hingga 20 desa dapat dialiri listrik setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan. (dksip)

Kaltaraterkini.co.id, JATINANGOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026 yang dilaksanakan di Puslatbang PKASN LAN RI, Jatinangor Kabupaten Sumedang, Senin (13/4).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI ini berlangsung mulai 13 April hingga 3 September 2026. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis bagi pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan. Dengan jumlah peserta 35 orang yang meliputi Kementerian Pemerintah Non-Kementerian/Lembaga Tinggi Negara, Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

Sekprov mengungkapkan, pelatihan kepimpinan merupakan salah satu cara mengembangkan kompetensi kepemimpinan, agar pemimpin yang membuat dan menerapkan kebijakan memiliki kompetensi strategi kepemimpinan serta berwawasan luas.

“Ini merupakan karakter kepemimpinan birokrasi untuk mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Maju serta menyukseskan visi dan misi kepala daerah utamanya di kaltara,”kata Sekprov.

Dikatakannya, dalam PKN Tingkat I ini peserta digembleng agar pemimpin dapat berperan dalam berbagai situasi. Contohnya menyelaraskan optimalisasi program sinergitas.

“Oleh karena itu koordinasi bukan berarti semua harus seragam, tetapi bagaimana membangun harmoni dan saling melengkapi,” katanya.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara blended learning, yaitu perpaduan antara metode klasikal dan nonklasikal melalui e-learning, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kegiatan tatap muka di kampus LAN Jatinangor dan Jakarta.

PKN Tingkat I merupakan pelatihan struktural tertinggi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Peserta diharapkan dapat menghasilkan inovasi strategis yang berdampak bagi pembangunan nasional.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengungkapkan tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat I ini adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada JPT Madya yang dapat mengembangkan potensi kepimpinan agar mampu menjadi agen perubahan tang inovatif dan berdaya saing di era globalisasi.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Di tengah suasana sejuk kampus pelatihan di Jatinangor, langkah Denny Harianto menjadi bagian dari upaya panjang membangun Kalimantan Utara (Kaltara) dari balik ruang belajar.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara itu mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Puslatbang PKASN LAN RI, Kabupaten Sumedang, mulai Senin (13/4/2026).

Bagi Denny, pelatihan ini bukan sekadar agenda kedinasan. Lebih dari itu, ini adalah ruang menempa diri serta menguatkan cara pandang, memperluas perspektif, dan mempertajam kepekaan sebagai pemimpin birokrasi yang berada di garda depan pelayanan publik.

“Pemimpin tidak hanya dituntut membuat kebijakan, tetapi juga harus memiliki wawasan luas dan strategi yang tepat dalam menjalankannya,” kata Denny.I

a menuturkan, selama hampir lima bulan ke depan atau hingga 3 September 2026, Denny bersama 34 peserta lain dari berbagai instansi pusat dan daerah akan menjalani proses pembelajaran yang intensif.

“Mereka datang dari latar belakang berbeda, namun dipertemukan untuk satu tujuan. Menjadi pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Denny menjelaskan, di ruang-ruang diskusi para peserta tidak hanya berbicara soal program, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dari sinilah, gagasan-gagasan perubahan diharapkan lahir,” ungkapnya.

Denny pun menyadari, membangun daerah seperti Kaltara membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi administratif. Namun, dibutuhkan harmoni antar pemangku kepentingan, saling melengkapi dalam keberagaman.

“Koordinasi bukan berarti semua harus sama, tapi bagaimana kita bisa saling menguatkan,” tutur Deni.

“Metode pembelajaran yang digunakan pun tidak lagi konvensional. Dengan pendekatan blended learning, peserta diajak beradaptasi dengan sistem pembelajaran modern. Menggabungkan tatap muka, diskusi interaktif, hingga e-learning yang fleksibel,” sambung dia.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufiq, menekankan bahwa PKN Tingkat I menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin perubahan.Di tengah dinamika global dan birokrasi sangat membutuhkan sosok yang tidak hanya adaptif, tetapi juga inovatif dan mampu bekerja secara kolaboratif,” tutup Taufiq.(*)

Kaltaraterkini.co.id, PASURUAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya akses listrik dan internet. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., meninjau langsung pabrik PT Santinilestari Energi Indonesia di Pasuruan yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya, Jumat (10/4).

Dalam kunjungan tersebut, Wagub Ingkong mendapat penjelasan dari Direktur PT. Santinilestari Energi Indonesia, Sandy Hartono, terkait teknologi yang dapat diterapkan di wilayah terpencil seperti Kaltara. Ingkong menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat di pedalaman dan perbatasan yang belum menikmati akses listrik dan internet.

“Layanan dasar seperti listrik ini punya peran penting bagi masyarakat di pedalaman. Pemprov Kaltara terus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap,” kata Ingkong.

Ia menambahkan, kondisi geografis Kaltara menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur listrik dan internet.

“Kita terus mencari alternatif selain layanan PLN, salah satunya melalui pemanfaatan energi surya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ingkong juga melihat langsung proses produksi panel surya, baterai, hingga sistem instalasi penyalur daya. Saat ini, terdapat sekitar 73 hingga 123 desa di Kaltara yang belum teraliri listrik, sebagian besar berada di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan dan Malinau.

Pemprov Kaltara menargetkan sekitar 10 hingga 20 desa dapat dialiri listrik setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan. (dksip)