Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., secara resmi membuka Turnamen Sumpit dalam rangka memeriahkan Pesta Panen di Lapangan Sepak Bola Teras Nawang, Sabtu (18/4).

Kegiatan ini menjadi upaya nyata dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya di tengah perkembangan zaman. Turnamen sumpit yang menguji akurasi dan konsentrasi tersebut diikuti oleh 80 peserta dari berbagai desa di Kabupaten Bulungan.

Tingginya partisipasi menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga tradisional khas Dayak. Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Turnamen ini bukan hanya soal ketepatan mengenai sasaran, tapi juga upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa menyumpit bukan sekadar perlombaan, melainkan simbol ketangkasan dan jati diri budaya Kaltara yang perlu dilestarikan oleh generasi muda.

Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarwarga. Pesta panen yang menjadi latar kegiatan merupakan tradisi tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh masyarakat. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, Tanjung Selor – Desa Teras Nawang, Kabupaten Bulungan, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan melalui panen raya yang melimpah, Sabtu (18/4).

Keberhasilan ini menjadi bukti sinergi antara kerja keras petani, dukungan pemerintah dan nilai kebersamaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Balai Adat Desa Teras Nawang, ini dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang menyampaikan apresiasi kepada para petani atas kerja keras mereka selama musim tanam.

Wagub Ingkong mengatakan, hasil panen yang diperoleh menjadi bukti ketangguhan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan daerah.

“Setiap bulir padi yang dipanen adalah simbol ketangguhan masyarakat dalam menjaga lumbung pangan,” kata Ingkong.

Menurutnya, panen raya menjadi lebih dari sekadar tradisi tahunan. Momentum ini memperkuat kebersamaan warga, menjaga semangat gotong royong, serta mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan alam.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mensyukuri hasil panen dan terus menjaga nilai spiritual dalam bekerja, sebagaimana pesan dalam Amsal 3:9-10 tentang pentingnya menghargai hasil usaha. Ingkong menekankan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi, akses teknologi dan penguatan kelembagaan petani.

Selain itu, generasi muda didorong untuk terlibat dalam pertanian modern yang memiliki potensi ekonomi menjanjikan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk sumber air dan hutan, sebagai penopang keberlanjutan pertanian.

“Saya berharap produktivitas petani Teras Nawang terus meningkat, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Kalimantan Utara dalam mewujudkan kemandirian pangan,” pungkasnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Di tengah dorongan kuat menuju birokrasi digital, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan hasil membanggakan. Tanpa catatan kekurangan sedikit pun, Kaltara masuk dalam daftar 64 instansi terbaik dalam pelaporan pemanfaatan sertifikat elektronik, Kamis (16/4).

Dalam kategori pemerintah provinsi, Kaltara sejajar dengan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Papua Barat Daya, dan Pemprov Jawa Tengah. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dewi Martha Silaen, S.Kom., M.AP., menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Kaltara dalam pencapaian tersebut

.Ia menyebut keberhasilan ini bukan datang begitu saja. Ada proses panjang yang dijalani bersama tim bidang persandian, mulai dari melengkapi dokumen hingga memastikan semuanya sesuai standar.

“Kita memenuhi instrumen pemanfaatan sertifikat elektronik dengan melengkapi seluruh dokumen bukti dukung sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh BsrE,” kata Dewi Martha.Dewi menambahkan, keberhasilan ini juga didukung oleh verifikasi mandiri yang dilakukan secara berkala oleh tim bidang untuk memastikan tidak ada data yang tidak sesuai.

Menurutnya, capaian tanpa catatan ini mencerminkan kepatuhan serta kualitas pelaporan yang baik dari Pemprov Kaltara.Untuk memastikan kelengkapan laporan, pihaknya juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), membuka layanan helpdesk konsultasi teknis, serta melakukan monitoring aktif terhadap masa berlaku sertifikat elektronik.

“Penggunaan sertifikat elektronik sudah diterapkan hingga kepala daerah, sekda, eselon II dan III, serta PPTK, sehingga proses birokrasi menjadi lebih cepat dan aman,” jelasnya.

Ke depan, Pemprov Kaltara akan memperluas sosialisasi dan bimbingan teknis, khususnya ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendukung integrasi e-sign client pada berbagai layanan publik. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Pengembangan Literasi Data sebagai langkah awal memperkuat implementasi Satu Data Daerah, di Ballroom Hotel Luminor, Jumat (17/4).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024. Selain itu, komitmen daerah juga diperkuat melalui Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 30 Tahun 2022.

Workshop tersebut didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan menjadi langkah strategis dalam merumuskan kerangka, mekanisme, serta kurikulum sekolah data yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kepala Bapperida Kaltara Bertius, S.Hut., yang diwakili Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Dedy Irawan, S.E., menyampaikan bahwa implementasi satu data tidak hanya berfokus pada tata kelola dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Tanpa pemahaman yang memadai, data yang tersedia berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan,” kata Dedy.

Ia menjelaskan, sekolah data menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pemahaman, pengolahan, dan pemanfaatan data lintas sektor.Menurutnya, program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara ketersediaan data dan kemampuan pengguna dalam mengolahnya secara tepat.

“Sekolah data diharapkan membangun budaya pemanfaatan data di daerah, sehingga data tidak hanya tersimpan, tapi benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran serta evaluasi pembangunan di lingkungan Pemprov Kaltara. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi juga diharapkan semakin terbuka, khususnya dalam pengembangan riset dan inovasi berbasis data daerah. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem data daerah secara menyeluruh.

Dedy menegaskan, pengembangan sekolah data ke depan memerlukan kurikulum yang terstruktur, adaptif dan sesuai kebutuhan pengguna.“Materi dan metode pembelajaran harus selaras dengan tujuan satu data daerah dan kebutuhan pengguna,” tutupnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan kawasan timur Indonesia kembali ditegaskan melalui penutupan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/4).

Dalam acara penutupan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya para narasumber dan peserta yang telah aktif memberikan masukan selama kegiatan berlangsung.

“Terima kasih kepada seluruh peserta. Kehadiran dan masukan yang diberikan sangat penting bagi pembangunan Kasulampua ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa berbagai masukan, pandangan, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, regional hingga nasional.

Menurutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.Zainal juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi wilayah dan menjawab tantangan pembangunan di kawasan Kasulampua.

“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan bisa menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, adaptif dan berkelanjutan,” tutupnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Penguatan komitmen membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) serta penguatan reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. dalam kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI), Penguatan Kapasitas Tim Penilai Internal, pendampingan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), di Ruang Serbaguna Gedung Gadis 1, Rabu (15/4).

Acara yang digelar bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Gubernur Zainal mengatakan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan strategi Quick Wins untuk mencapai tata kelola yang bersih dan melayani.

“Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah indikator konkret keberhasilan,” kata Zainal.

Menurutnya Zona Integritas adalah komitmen dalam membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah harga mati.

“Tanpa integritas, pelayanan publik yang berkualitas tidak akan pernah terwujud,” ujarnya.

Zainal juga mengapresiasi dukungan KemenPAN-RB dalam memberikan pendampingan dan arahan bagi Pemprov Kaltara dalam menyusun reformasi birokrasi yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Ia berharap rencana aksi yang disusun tetap fokus pada isu strategis daerah seperti kemiskinan, investasi, dan daya saing.Dalam arahannya, ia menekankan tiga hal penting untuk keberhasilan Zona Integritas.

Pertama, pimpinan harus menjadi teladan integritas. Kedua, ASN sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kerja yang adaptif. Ketiga, penyusunan rencana aksi berbasis data yang terukur.

“Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan integritas dan mampu menggerakkan jajarannya,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pendampingan penyusunan LKjIP sebagai instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja dan efektivitas program. Zainal menyebut capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kaltara tahun 2025 mencapai 71,42 dengan predikat BB (sangat baik).

Capaian tersebut juga diikuti Kabupaten Tana Tidung dan Malinau dengan predikat BB, serta Nunukan, Bulungan dan Kota Tarakan dengan predikat B.Ia menegaskan bahwa SAKIP harus menjadi alat manajemen kinerja yang mendorong perangkat daerah lebih bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah.

“Penguatan kapasitas tim penilai internal dan pendampingan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi serta pendampingan penyusunan LKjIP merupakan bagian penting dari upaya kita untuk membangun kepercayaan publik,” tutupnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, MAKASSAR – Universitas Patria Artha merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kegawatdaruratan. Unit Kegiatan Mahasiswa ini hadir untuk memberikan respons cepat dalam pertolongan pertama, khususnya saat terjadi bencana.

ME telah mendapatkan berbagai apresiasi dari pemerintah daerah di Sulawesi Selatan atas kontribusinya dalam membantu masyarakat terdampak bencana melalui layanan kesehatan lapangan,Untuk menjadi anggota UKM ME, mahasiswa harus melalui seleksi ketat selama

1 tahun terdiri dari tahapan : Masa bimbingan (Mabim), Pra Pendidikan Dasar (Pra Diklatsar), Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar), serta sidang Kelulusan. Setiap para anggota ini dibekali Knowledge, attitude dan skill tentang kegawat daruratan serta ketahanan fisik.

Hal ini bertujuan memastikan setiap anggota siap menghadapi situasi darurat khususnya pada medan bencana.Saat ini, anggota ME didominasi mahasiswa asal Kalimantan Utara yang dikenal memiliki ketahanan fisik baik dan pengalaman menghadapi medan yang menantang.

UKM Medical Emergency dibina oleh Abdul Rahman, Direktur Wellness Patria Indonesia sekaligus dosen tetap Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Patria Artha.