Kaltaraterkini.co.id, MAKASSAR – Dukungan terhadap penguatan peran organisasi keagamaan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui kehadiran Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., pada pembukaan Konferensi Nasional (Kornas) X Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Selasa (21/4) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel Makassar ini menjadi ajang strategis bagi GKII untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan ke depan dalam mendukung pembangunan spiritual masyarakat.

Dalam momen itu, Wagub Ingkong menyebut Kornas X GKII yang digelar setiap lima tahun menjadi momentum penting untuk evaluasi program kerja sekaligus memilih kepemimpinan baru.

“Ini kesempatan untuk mengevaluasi program dan memilih pemimpin yang mampu membawa organisasi lebih maju,” ujar Ingkong.

Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai spiritual selama kegiatan berlangsung. Peserta diharapkan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan ketulusan.

“Peserta diharapkan hadir dengan hati yang tulus dan meminta tuntunan Tuhan agar terpilih pemimpin terbaik,” tambahnya.

Menurutnya, GKII sebagai mitra pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai dan kondusif. Konferensi Nasional X GKII dijadwalkan berlangsung pada 22–24 April 2026, dengan agenda utama pemilihan ketua umum nasional, dilanjutkan pemilihan pengurus wilayah di sekitar 18 daerah, hingga Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kabupaten/kota.

Delegasi dari Kaltara turut berpartisipasi, mewakili lima kabupaten/kota di bawah koordinasi kantor wilayah di Tanjung Selor. Ingkong berharap seluruh peserta, khususnya dari Kaltara, dapat berperan aktif dan menggunakan hak suara secara bijak.

“Kami berharap peserta aktif, khususnya dari Kaltara, dapat menggunakan hak suara secara bijak, menjaga sportivitas dan saling mendukung selama forum berlangsung,” tutupnya. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat kualitas birokrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka kegiatan tersebut di Laboratorium CAT Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/4) pagi.

Sekprov Denny menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk komitmen terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini untuk memastikan prinsip Job Person Fit, yaitu kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan jabatan yang diemban,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan pembangunan Kaltara ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan birokrasi yang kuat dan mampu memberikan arah strategis di masing-masing perangkat daerah. Dalam proses evaluasi, tim panitia seleksi akan menilai berbagai aspek, mulai dari kompetensi kepemimpinan, manajerial, teknis hingga sosial kultural.

Denny memastikan seluruh proses dilakukan secara objektif dan transparan, serta hasilnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan kepegawaian, termasuk rotasi, mutasi, dan penguatan kapasitas kepemimpinan.

“Penilaian ini dilakukan secara objektif. Profesionalisme adalah hal utama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip penempatan pejabat sesuai kompetensi sebagai dasar dalam membangun birokrasi yang sehat. Denny meminta seluruh peserta mengikuti proses dengan jujur dan penuh integritas serta menjadikannya sebagai momentum evaluasi diri.

“Manfaatkan ini untuk evaluasi diri dan tunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.

Adapun tahapan kegiatan dimulai dari pengumuman pada 14 April 2026, penelusuran rekam jejak 20 April 2026, penulisan makalah 22 April 2026, wawancara 24–25 April 2026, pengolahan hasil 27–28 April 2026, hingga penyampaian hasil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 29 April 2026. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerbitkan surat edaran strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.

Surat Edaran Nomor 500.13.2/1497/B-ABANG/GUB tersebut mengatur kewajiban pembayaran pajak daerah serta penempatan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara bagi seluruh pelaku usaha. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan kebijakan ini merupakan arahan langsung Gubernur Kaltara guna memaksimalkan potensi PAD sesuai kewenangan daerah, Selasa (21/4). Sekprov Denny mengatakan, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat di tengah kondisi global yang tidak pasti.

“Kita harus mulai mandiri secara fiskal dan memanfaatkan potensi yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih tinggi, sementara alokasinya terbatas dan berpotensi menurun. Dalam edaran tersebut, seluruh perusahaan diwajibkan membayar pajak daerah secara tertib, termasuk Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Selain itu, perusahaan juga diminta menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalimantan Utara (KU), membayar pajak alat berat, membuka kantor cabang di ibu kota provinsi Kaltara Tanjung Selor bagi yang berdomisili di luar daerah, serta menempatkan dana modal kerja dan Corporate Social Responsibility (CSR) di bank yang beroperasi di Kaltara. Denny menyoroti masih banyak potensi pajak yang belum tergarap optimal dari berbagai sektor.

“Bayangkan, investasi di Kaltara bisa mencapai puluhan triliun. Seharusnya berdampak pada peningkatan PAD juga signifikan. Ini yang kita dorong bersama,” katanya.

Pemprov Kaltara menegaskan akan melakukan pengawasan ketat melalui Tim Optimalisasi PAD. Perusahaan yang tidak patuh berpotensi dikenai sanksi, mulai dari evaluasi perizinan, sanksi administratif, hingga penangguhan layanan publik tertentu. Pemprov Kaltara akan melakukan pengawasan melalui Tim Optimalisasi PAD.

Perusahaan yang tidak patuh berpotensi dikenai sanksi administratif hingga evaluasi perizinan. Ia juga menegaskan pentingnya penertiban kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat luar daerah.

“Jalan di Kaltara dipakai, tapi pajaknya dibayar di luar daerah. Ini yang kita benahi. Semua harus tertib dan berkontribusi di daerah tempat mereka beroperasi,” tegasnya.

Selain pajak, Pemprov Kaltara juga mendorong agar program CSR perusahaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. “CSR tidak boleh berjalan sendiri. Harus duduk bersama pemerintah agar tepat sasaran, apakah itu pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kalau semua potensi dioptimalkan, dampaknya bisa sangat besar bagi pembangunan,” ujarnya. Dengan langkah ini, Pemprov Kaltara berharap kemandirian fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat serta merata. (dkisp)

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat tata kelola data terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Workshop Integrasi Platform Sektoral, Dashboard Executive, dan Portal Satu Data Daerah, Selasa (21/4).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara bekerja sama dengan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menjelaskan bahwa workshop ini menjadi langkah konkret dalam menyatukan berbagai platform sektoral di lingkungan perangkat daerah ke dalam satu ekosistem digital.

Denny menyebutkan, integrasi tersebut akan bermuara pada Dashboard Executive yang dapat digunakan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan berbasis data.

“Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting. Tanpa data yang valid, kebijakan bisa salah arah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik (NKRI) harus bergerak lebih cepat dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tidak lagi bekerja secara terpisah antar instansi.

Menurutnya, selama ini banyak data dan aplikasi yang belum terhubung antar instansi. Kondisi ini membuat proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal.

Workshop ini menitikberatkan pada tiga hal utama, yaitu integrasi platform sektoral, pengembangan dashboard executive, dan pembangunan portal satu data daerah.

Denny juga mengingatkan bahwa integrasi data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga perubahan pola kerja yang menuntut keterbukaan antar instansi demi kepentingan pembangunan di Bumi Benuanta.

“Saya berharap melalui workshop ini, akan lahir sinergi yang kuat antara DKISP sebagai wali data, dengan seluruh OPD sebagai produsen data,” tutupnya.

Kaltaraterkini.co.id, JAKARTA – Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan melibatkan kontribusi aktif perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau _Corporate Social Responsibility_ (CSR).

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Gubernur Kaltara Bersama Para Pemimpin Perusahaan yang digelar di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (20/4).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltara. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya perbaikan jalan, perlu segera ditangani karena berdampak luas terhadap distribusi hasil bumi dan pemenuhan kebutuhan pokok. Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Tanjung Selor – Tanah Kuning yang kondisinya cukup parah, serta jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah hulu Sungai Kayan.

Selain itu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan juga menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh kepala daerah masing-masing. Zainal mengajak seluruh pimpinan perusahaan untuk berkomitmen dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melihat kondisi tersebut, selain kita bersilaturahmi, saya mengajak pimpinan perusahaan untuk berdiskusi, berkomitmen, berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing kepada masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak daerah serta menempatkan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara. Dalam forum itu, masing-masing perwakilan sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan menyampaikan program CSR yang telah berjalan.

Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Diskusi yang dipandu oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, SE., M.Si., itu menjadi ruang terbuka untuk menyatukan gagasan dan rencana ke depan. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi.

Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang lebih terarah dalam mendukung pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., serta Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., dan Wakil Bupati Tana Tidung Sabri, S. Pd., bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan ini kemudian ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama. Sebanyak 41 pimpinan perusahaan, bersama unsur pemerintah daerah dan DPRD, menyatakan komitmen mereka untuk ikut serta membangun Kaltara.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) secara virtual, Senin (20/4).

Kegiatan tersebut diikuti dari ruang kerja Sekprov di Kantor Gubernur Kaltara dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A., dari Jakarta. Pelatihan ini diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Denny menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pejabat yang akan maupun telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

“Saya mengikuti pelatihan ini dengan semangat dan melihat antusiasme peserta yang sangat baik,” ujar Denny.

Ia menilai, keberagaman generasi dalam birokrasi menjadi tantangan sekaligus peluang, terutama dengan dominasi generasi muda di sejumlah perangkat daerah.

“ASN saat ini terdiri dari berbagai generasi, termasuk Gen Z dan milenial dan itu harus bisa disinergikan,” katanya.

Lebih jauh, Denny berharap pelatihan ini dapat mendorong lahirnya inovasi dan aksi perubahan nyata dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan berkualitas. Ia juga mengapresiasi metode pelatihan yang mendorong peserta aktif berdiskusi dan berinisiatif menyampaikan gagasan sesuai kompetensi masing-masing.

“Peserta didorong aktif berbagi pengetahuan sesuai keahliannya agar bermanfaat bagi semua,” jelasnya.

Ke depan, Denny menegaskan akan membentuk tim efektivitas untuk mendukung pelaksanaan PKN Tingkat I serta memotivasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan birokrasi.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat dan tuntas.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemprov Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (20/4).

Dalam arahannya, Denny menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus responsif terhadap laporan masyarakat sehingga dapat ditangani secara optimal.Ia juga mengingatkan bahwa kondisi global, seperti ekonomi dan geopolitik turut berdampak pada daerah.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menurutnya, akan memengaruhi berbagai sektor, mulai dari anggaran daerah hingga kondisi masyarakat. Terkait itu, Denny meminta ASN untuk bijak dalam menggunakan fasilitas negara, khususnya kendaraan dinas di luar jam operasional.

“Saya minta ASN menggunakan kendaraan dinas secara bijak dan sesuai aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Denny mengingatkan 38 pejabat eselon II untuk mengikuti uji kompetensi, serta pelaksanaan evaluasi kinerja bagi 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sesuai ketentuan yang berlaku. Menjelang peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026, Denny mengajak seluruh ASN untuk meneladani semangat perjuangan Kartini dalam menjalankan tugas.

“Selamat Hari Kartini 2026, mari kita hargai jasa beliau dan teladani semangatnya,” tutupnya.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan halalbihalal Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Tanjung Selor yang digelar pada Sabtu (18/4/2026) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan harmoni antarwarga, khususnya keluarga besar IKAT di Bumi Benuanta.

Ia mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan baik sehingga berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.“

Halalbihalal tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi media untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan. IKAT memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, budaya, serta kebersamaan,” ujar Denny.

Menurut dia, nilai-nilai luhur masyarakat Toraja seperti Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakalebbi (saling menghargai), dan Sipakainge (saling mengingatkan) sangat relevan dengan semangat persatuan.Ia berharap nilai-nilai tersebut terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Kaltara yang majemuk.

“Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Denny juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk warga IKAT, untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.Menurutnya, pembangunan di Kaltara akan berjalan optimal jika didukung oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah, paguyuban, dan masyarakat.

“Saya berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus terjaga untuk membangun Kaltara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltara Hj Sipta Meylina Denny, tokoh IKAT dari tingkat provinsi dan kabupaten, serta tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Bulungan. (dkisp)