Tana Tidung – Dalam upaya memperkuat tata kelola informasi hukum yang transparan dan terintegrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Tidung melakukan kunjungan kerja ke Bidang Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sekaligus mempererat koordinasi antarinstansi dalam bidang dokumentasi hukum.

Rombongan Bawaslu yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Dika Ramdhani, selaku pengampu Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, turut didampingi oleh Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.Setibanya di Kantor Bupati, mereka disambut hangat oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Yuniar Metrijanti, beserta jajaran Tim JDIH Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Dalam suasana santai namun penuh makna, kunjungan tersebut diisi dengan sesi diskusi interaktif antara kedua belah pihak.Yuniar Metrijanti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bawaslu yang telah meluangkan waktu untuk berkoordinasi dan belajar bersama mengenai pengelolaan JDIH.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bawaslu yang sudah datang ke Kantor Bidang Hukum Setda Tana Tidung. Ini menunjukkan semangat kolaborasi dan komitmen bersama dalam membangun sistem dokumentasi hukum yang baik,” ujarnya.

Yuniar menekankan bahwa di era digital saat ini, pengelolaan informasi hukum menuntut ketelitian dan konsistensi tinggi. Ia mengingatkan pentingnya verifikasi dan akurasi setiap dokumen hukum yang diunggah agar tidak menimbulkan kesalahan informasi di ruang publik.

Teknologi informasi sangat membantu pekerjaan kita, tapi juga rentan terhadap kesalahan. Karena itu penting untuk memastikan setiap dokumen yang kita sajikan kepada publik sudah terverifikasi dan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yuniar mengakui masih ada tantangan dalam upaya mempromosikan keberadaan JDIH di tengah masyarakat.

“Sebenarnya kekurangan kita itu di sisi promosi JDIH, baik melalui media sosial maupun media massa. Karena itu memang dibutuhkan SDM khusus yang fokus pada pengelolaan konten dan publikasi,” tambahnya.

Sementara itu, Dika Ramdhani menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memperkuat tata kelola dokumentasi hukum di internal lembaga mereka.Menurutnya, JDIH bukan hanya sarana penyimpanan dokumen hukum, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

“Kunjungan ini kami maksudkan untuk belajar dan berbagi pengalaman, terutama bagaimana cara mengisi postingan, mengoperasikan sistem JDIH, hingga menyajikan informasi dokumen hukum secara terbuka kepada masyarakat,” ungkap Dika.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu Tana Tidung berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem JDIH mereka agar lebih mudah diakses oleh publik dan menjadi referensi terpercaya dalam bidang hukum pemilihan.

“Harapan kami, dari kunjungan ini kami bisa mendapatkan banyak pelajaran dari Bidang Hukum Pemkab Tana Tidung agar pengelolaan JDIH Bawaslu bisa lebih optimal ke depannya,” ujarnya.

Selain sesi sambutan, kegiatan juga diisi dengan diskusi teknis terkait pengelolaan JDIH, mulai dari struktur basis data, tata cara pengunggahan dokumen, standar metadata, hingga strategi publikasi melalui kanal digital.Kedua belah pihak juga membahas kemungkinan kerja sama ke depan, seperti pelatihan teknis bersama, pendampingan pengelolaan JDIH, serta pertukaran informasi hukum antarinstansi.

Suasana diskusi berlangsung akrab dan produktif, ditandai dengan saling bertukar pandangan serta pengalaman dalam membangun sistem informasi hukum yang efisien dan berdaya guna.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan agar sinergi antara lembaga daerah semakin kuat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang akurat, mudah, dan cepat,” pungkas Dika.

Pemkab Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), menanggapi keluhan warga tentang kondisi infrastruktur jalan yang tak kunjung diperbaiki hingga menghambat aktivitas ekonomi warga. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tana Tidung (KTT) Hersonsyah mengungkapkan bahwa perbaikan jalan dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hersonsyah mengatakan sebenarnya anggaran untuk perbaikan jalan awalnya sudah tersedia. Namun, menurutnya, anggaran yang sudah disiapkan itu dibatalkan oleh pemerintah pusat. DAK untuk perbaikan jalan terdampak efisiensi anggaran.”

Saya luruskan, bukan karena kita tidak perhatian, tapi memang anggarannya hilang. Sebenarnya DAK untuk perbaikan jalan sudah ada dananya, tapi karena efisiensi dari pusat, semua DAK untuk jalan menjadi nol atau zero,” ujar Hersonsyah.

Meski DAK dari pusat hilang, Hersonsyah memastikan Pemkab Tana Tidung tetap berupaya melakukan pemeliharaan jalan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta alat berat yang telah disiagakan.

“Tahun ini sudah ada sentuhan dari APBD kita. Contohnya, jalan di Seputuk sudah kita perbaiki, sekarang kondisinya sudah cukup baik,” Katanya.

perbaikan tidak hanya fokus di satu titik. Ia menyebut wilayah lain seperti Bebatu dan Tengku Dacing juga mendapat penanganan.

“Di Tengku Dacing, kita perbaiki siring dan penguatan tebingnya. Kami juga menempatkan dua alat berat di sana untuk percepatan perbaikan,” jelasnya.

Hersonsyah juga membantah dugaan bahwa Dinas PUPR mengambil material dari perusahaan yang tidak beroperasi untuk menimbun jalan. Ia berkomitmen bahwa pemerintah daerah akan terus memantau seluruh ruas jalan strategis, bukan hanya di kawasan pusat pemerintahan.”

Tidak mungkin seperti itu. Mungkin saja ada miskomunikasi di lapangan. Kami melihat langsung kondisi lapangan, bukan hanya mendengar laporan. Semua jalan strategis, termasuk Bebatu dan Seputuk, menjadi perhatian kami,” imbuhnya.S

elain soal infrastruktur, Hersonsyah juga menyampaikan rencana pembentukan media center di lingkungan Pemkab Tana Tidung. Langkah ini diambil untuk memperkuat transparansi dan penyebaran informasi publik.

“Insyaallah kami akan membangun media center secepatnya, agar pemerintah dan media bisa bersinergi memberikan informasi yang akurat dan membangun untuk masyarakat,” pungkasnya.

Tana Tidung- Wakil Bupati Tana Tidung Sabri beserta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Tana Tidung menghadiri pagelaran seni dan budaya adat Bulusu dengan tema “Togosan Adang Mating Suncuyon Tagas” di Panggung Budaya Padan Liu’ Burung Kabupaten Malinau.

Pagelaran budaya adat Bulusu ini merupakan rangkaian acara untuk memeriahkan perayaan HUT ke-26 dan IRAU ke-11 Kabupaten Malinau.

Pada pagelaran ini ditampilkan upacara adat Mukad Ulid dan Ncaut yaitu upacara pelepasan duka dan untuk melanjutkan kehidupan.Sebagai tuan rumah, Bupati Malinau Wempi W. Mawa memberikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh suku adat Belusu yang telah hadir dan berpartisipasi dalam mendukung kegiatan tersebut.

Beliau mengajak kepada seluruh masyarakat adat Bulusu agar bersama-sama menjaga dan melestarikan adat istiadat warisan nenek moyang serta berperan aktif dalam berpartisipasi dan mendukung pembangunan daerah.

Kaltaraterkini.co.id, KABUPATEN TANA TIDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang III Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Tidung.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari, S.Pd, tersebut dihadiri oleh Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, para anggota DPRD, Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.Agenda utama rapat kali ini meliputi dua pembahasan penting.

Seperti Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Tahun 2026–2028; Dan penyampaian Revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 karena adanya penyesuaian terhadap alokasi anggaran daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali menyampaikan bahwa penyusunan program tahun jamak ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesinambungan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang membutuhkan pembiayaan lintas tahun anggaran.

“Program tahun jamak ini dirancang agar pembangunan yang memerlukan waktu dan anggaran besar dapat dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, dan akuntabel. Dengan demikian, hasilnya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Bupati Ibrahim Ali.

Lebih lanjut, Bupati juga menjelaskan bahwa revisi terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan karena adanya dinamika fiskal daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan pusat, termasuk transfer ke daerah, pendapatan asli daerah, serta prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari, dalam pengantarnya menegaskan bahwa pembahasan dua dokumen penting tersebut akan dilaksanakan secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“DPRD berkomitmen untuk mengawal proses pembahasan ini secara transparan dan objektif agar setiap kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Tana Tidung,” pungkasnya.

Kaltaraterkini.co.id, KABUPATEN TANA TIDUNG – Di akhir tahun 2025 atau mulai Oktober hingga Desember Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan akan kembali menyalurkan bantuan sosial tambahan alias Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).

Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Sosial (Dinsos) Tana Tidung, Maksoel, S. sos, mengatakan program ini merupakan program baru yang dibentuk oleh pemerintah pusat melalui Kemensos sebagai program tambahan yang dari tahun sebelumnya telah berjalan.

“Program ini sama seperti BPNT dan PKH yang diberikan kepada masyarakat,” kata Maksoel.

Dia menambahkan, adapun besaran BLTS yang akan diterima oleh masyarakat penerima bantuan tersebut sebesar Rp 900.000 ribu, dan akan diberikan sekaligus untuk tiga bulannya mulai Oktober, November dan Desember.

“Bantuan tidak langsung diterima begitu saja tetapi melalui verifikasi data terlebih dahulu, karena ada kemungkinan data penerima berubah misalnya penerima meninggal dunia, pindah domisili, atau memiliki penghasilan tetap yang menjadi P3K,” tambahnya.

Verifikasi dilakukan agar penerima BLTS ini tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh penerima yang berhak dan layak. Penentuan penerima BLTS dilakukan berdasarkan klasifikasi mulai dari desil ekonomi 1 hingga 5, agar pihak terkait mudah memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Kalau diperkirakan di November nanti sudah masuk ke rekening penerima BLTS ini, dan kita lakukan pengawasan agar data yang diberikan telah sesuai dan tidak ada data yang ganda,” pungkasnya.

Tana Tidung – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang III Tahun 2025 di Kantor DPRD Kabupaten Tana.

Rapat Paripurna tatap muka tersebut dihadiri oleh Bupati Tana Tidung, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Agenda rapat kali ini membahas Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung tentang Tahun Jamak 2026–2028, serta Penyampaian Revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap alokasi anggaran daerah, guna memastikan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Melalui rapat ini, Pemerintah Daerah berharap proses pembahasan dan penetapan kebijakan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Tana Tidung.

“Semoga rapat penting ini, yang membahas perencanaan dan penyesuaian anggaran untuk pembangunan daerah ke depan, dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat,”pungkasnya.

Kaltaraterkini.co.id, KABUPATEN TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) buka suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Utara mengenai temuan Rp 2 miliar. Mereka menyebut uang itu bukan kelebihan pembayaran dalam proyek pembangunan Jembatan Sebawang.I

nspektur Inspektorat KTT, Dimas Aditia, menjelaskan bahwa temuan itu muncul saat BPK melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Menurutnya, terjadi perbedaan persepsi antara BPK dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengenai cara menghitung progres pekerjaan di akhir tahun.

“BPK masuk melakukan pemeriksaan pada Maret hingga Mei, sedangkan yang diperiksa adalah progres per 31 Desember 2024. Jadi, perbedaan sekitar Rp 2 miliar itu muncul karena BPK menilai progresnya belum sebesar yang dilaporkan oleh PU pada Desember,” ujar Dimas,

Dimas meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut bukanlah perintah agar Pemkab KTT menarik kembali uang yang telah dibayarkan.

“Rekomendasi BPK bukan meminta pengembalian dana. Mereka hanya menilai ada selisih perhitungan,” tegasnya.Pihaknya, lanjut Dimas, telah menindaklanjuti temuan tersebut sesuai prosedur. Inspektorat telah melakukan audit internal untuk menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

“Kami sedang tindak lanjuti dengan audit internal dan menghitung denda keterlambatan sesuai peraturan,” jelasnya.Dimas menyebut hasil audit tindak lanjut itu telah diserahkan pada September lalu. Saat ini, Pemkab KTT akan fokus pada perhitungan denda keterlambatan proyek tersebut.

“Kami akan menghitung denda keterlambatan sekitar 120 hari, dengan progres pekerjaan mencapai 50 persen saat itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dimas memastikan bahwa anggaran proyek tersebut aman. Ia menyebut bahwa Pemkab KTT justru belum membayarkan sepenuhnya tagihan proyek kepada penyedia jasa. Menurutnya, dana yang masih ditahan oleh Pemkab nilainya lebih besar dari temuan BPK.

“Masih banyak dana yang belum dibayarkan kepada penyedia jasa. Bahkan jumlah yang tertahan lebih besar dari nilai temuan BPK,” kata Dimas.

Dengan klarifikasi ini, Inspektorat berharap masyarakat dapat memahami duduk persoalan sebenarnya.

“Pemerintah daerah berkomitmen menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana publik,” pungkasnya.

Tana Tidung- Wakil Bupati Tana Tidung Sabri didampingi Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Program Kerjasama Bidang Pendidikan dengan Yayasan Adiluhung Nusantara (YPAN) di Ruang Auditorium lantai 2 Gedung D Kemendiktisaintek.

Kegiatan ini mempertemukan 200 kabupaten di seluruh Indonesia bersama seluruh stakeholder di tataran pemerintah pusat. Agenda ini dirancang sebagai forum kolaborasi, bukan sekadar pertemuan formal, yang bertujuan untuk menyamakan langkah, bertukar pikiran, dan membangun komitmen bersama.

Fokus utama acara ini adalah menjembatani program-program prioritas nasional, seperti peningkatan SDM, beasiswa, dan taman numerasi, dengan kebutuhan serta kapasitas implementasi di tingkat kabupaten. Diharapkan, forum ini dapat menjadi titik awal yang efektif untuk transformasi pendidikan yang berkeadilan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat termanifestasi menjadi aksi nyata.

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Adiluhung Nusantara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam bidang pendidikan. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Tana Tidung – Resepsi dan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 PT. BPD Kaltim Kaltara berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur pada hari ini. Acara ini menjadi momentum reflektif atas perjalanan panjang dan kontribusi nyata bank daerah ini dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, S.Pd, menyebut usia 60 tahun bukan hanya angka, namun simbol dari komitmen, keteguhan, dan dedikasi luar biasa PT BPD Kaltim Kaltara kepada masyarakat.

“Selama enam dekade, bank ini hadir tidak sekadar sebagai lembaga keuangan, melainkan sahabat masyarakat, mitra pemerintah, serta penggerak ekonomi daerah,” ujar Sabri.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, lanjut Sabri, sangat merasakan manfaat besar kehadiran PT BPD Kaltim Kaltara, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara profesional, pemberdayaan pelaku UMKM, serta perluasan akses layanan keuangan hingga pelosok desa.

Menghadapi era digital dan tantangan global yang semakin kompleks, Sabri juga mendorong PT BPD Kaltim Kaltara untuk terus berinovasi dan bertransformasi menjadi bank daerah modern yang tidak hanya besar secara aset, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai integritas dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Keberhasilan lembaga bukan hanya soal keuntungan, tapi sebesar apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sabri menyampaikan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan PT BPD Kaltim Kaltara demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tana Tidung serta kemakmuran Kalimantan Utara secara keseluruhan.

Tana Tidung – Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kabupaten Tana Tidung, Uus Rusmanda, A.K.S., M.AP, menghadiri Malam Silaturrahmi Hari Jadi ke-235 Kota Tanjung Selor dan Hari Jadi ke-65 Kabupaten Bulungan yang digelar di Kebun Raya Bundayati.

Acara yang berlangsung meriah tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, serta para tamu undangan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat.

Malam Silaturrahmi ini menjadi pembuka dari rangkaian Pesta Budaya Birau 2025, sebuah perayaan budaya tahunan yang menjadi bagian penting dalam memperingati hari jadi dua daerah bersejarah di Kalimantan Utara tersebut.

Pesta budaya ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan tradisi lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan identitas budaya masyarakat Kabupaten Bulungan.

Dalam sambutannya, Bupati Bulungan memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Salah satu sorotan utama adalah pengembangan Kebun Raya Bundayati yang kini menjadi pusat kegiatan utama dalam rangkaian Birau tahun ini.

Kehadiran kebun raya tersebut diharapkan menjadi ikon baru dalam pengembangan ekowisata dan pelestarian keanekaragaman hayati di daerah tersebut.Malam silaturrahmi ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antar pemerintah daerah di Kalimantan Utara, tetapi juga memperkuat semangat bersama dalam melestarikan budaya lokal sebagai aset berharga bagi generasi mendatang.