Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto, memastikan penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berjalan dan akan dituntaskan secara bertahap, termasuk untuk posisi pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul sorotan publik terhadap perpanjangan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara yang dijabat oleh orang yang sama sejak Juni 2023 hingga Februari 2026.

Masa tugas yang telah berlangsung lebih dari dua tahun itu memicu polemik karena dinilai melampaui batas waktu yang diatur dalam regulasi kepegawaian, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Surat Edaran BKN Nomor 1 Tahun 2021.

Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa penunjukan Plt dibatasi selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi kritik yang berkembang, Sekprov Kaltara menegaskan bahwa masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Jangan khawatir. Setelah saya dipercayakan menjadi Sekretaris Provinsi, saya pastikan bahwa definitif BKD akan disegerakan dan sekarang sedang dalam proses, bahkan prosesnya itu sebelum ini menjadi polemik. Kritik dan masukan tentu kami terima sebagai bagian dari pengawasan publik. Posisi definitif Kepala BKD akan segera kami tuntaskan melalui mekanisme yang berlaku,” tegas Denny.

Penataan Jabatan Eselon II Bertahap

Sekprov memastikan bahwa proses penataan jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kaltara dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi agar pelayanan publik berjalan optimal.Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas birokrasi dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di Kaltara.

Sumber : Kaltaraaktual.com

Kaltaraterkini.co.id, ‎‎TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diduga melakukan pembiaran terhadap kekosongan jabatan definitif Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hingga kini, posisi strategis tersebut masih dijabat pelaksana tugas (Plt) tanpa kepastian jadwal seleksi terbuka.‎‎

Sorotan muncul karena dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang digelar 17 Juli 2024, formasi BKD tidak ikut dilelang. Padahal, jabatan tersebut berperan sentral dalam tata kelola manajemen aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

‎‎Publik mempertanyakan alasan tidak dimasukkannya BKD dalam seleksi terbuka, sementara jabatan itu telah lama diisi Plt. Status sementara yang berlarut-larut dinilai bertentangan dengan semangat sistem merit.‎‎Secara struktural, Gubernur Kalimantan Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan menetapkan dan mengusulkan pengisian JPT.

Pengawasan manajemen ASN berada Kepegawaian Negara, sedangkan pembinaan kepala daerah dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Regulasi kebijakan ASN menjadi ranah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.‎‎Persoalan ini mencuat pasca-seleksi terbuka 17 Juli 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tak mencantumkan BKD sebagai formasi.

Hingga awal 2026, belum ada pengumuman resmi terkait jadwal seleksi untuk jabatan tersebut.‎‎Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Plt memang dimungkinkan dalam kondisi transisi, namun sifatnya sementara.‎‎Sejumlah kalangan menilai, perpanjangan tanpa batas waktu jelas berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan, terutama karena BKD berperan langsung dalam pengelolaan karier dan disiplin ASN.‎‎Jika jabatan strategis terlalu lama diisi Plt, keputusan-keputusan penting dapat dipandang kurang kuat secara administratif.

Selain itu, absennya pejabat definitif dikhawatirkan memengaruhi stabilitas organisasi dan persepsi publik terhadap komitmen reformasi birokrasi.‎‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai alasan BKD tidak diikutkan dalam seleksi terbuka maupun rencana waktu pengisian jabatan definitif.‎Desakan agar seleksi segera digelar kian menguat. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjawab pembiaran sekaligus memastikan tata ASN berjalan sesuai prinsip merit system.

Reporter : Tim

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR — Perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menuai sorotan. Jabatan strategis yang semestinya diisi melalui seleksi terbuka itu hingga kini belum juga memiliki pejabat definitif.‎‎Polemik menguat setelah seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang digelar pada 17 Juli 2024 tak memasukkan BKD sebagai salah satu formasi.

Padahal, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaporkan mengalami kekosongan jabatan, termasuk BKD. Pertanyaan pun mengemuka: mengapa BKD tidak diikutkan dalam selter tersebut?‎‎Praktisi hukum Mukhlis Ramlan menilai perpanjangan Plt sah secara administratif.

Ia merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021 yang mencabut SE BKN Nomor 2 Tahun 2019 dan memberi ruang penunjukan Plt hingga pejabat definitif ditetapkan.‎‎Namun persoalan ini tak berhenti pada tafsir administratif.‎‎Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, surat edaran bukanlah norma hukum setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah.

Ia bersifat internal dan administratif, bukan pembentuk norma baru. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.‎‎Plt memang dimungkinkan dalam situasi transisi. Tetapi sifatnya sementara.‎‎

Masalah muncul ketika status “sementara” berlangsung berlarut-larut tanpa kepastian waktu. Secara de facto, jabatan strategis dijalankan oleh pejabat yang kewenangannya terbatas dan tidak melalui mekanisme merit system secara utuh.‎‎Siapa yang bertanggung jawab? Secara struktural, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan mengusulkan dan melaksanakan seleksi terbuka.

Namun pengawasan tidak berhenti di sana. Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina manajemen ASN, Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas kepala daerah, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai regulator kebijakan ASN memiliki fungsi kontrol dalam memastikan sistem merit berjalan.‎‎

Lalu apa kendalanya? Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan BKD tidak diikutkan dalam selter Juli 2024. Apakah panitia seleksi belum dibentuk? Apakah izin prinsip belum diperoleh? Ataukah memang terdapat pertimbangan lain di tingkat kebijakan?‎‎Dari sisi tata kelola, pengisian JPT bukan sekadar prosedur administratif. Ia menyangkut legitimasi kewenangan, stabilitas organisasi, serta akuntabilitas keputusan strategis. Plt yang terlalu lama berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dan administratif, terutama dalam pengambilan kebijakan yang berdampak luas.‎‎Argumentasi bahwa kebijakan dapat menyesuaikan keadaan memang dikenal dalam diskursus sosiologi hukum. Namun dalam sistem hukum positif Indonesia, hierarki norma tetap menjadi rujukan.

Undang-undang dan peraturan pemerintah berada di atas surat edaran. Jika terjadi pertentangan, norma yang lebih tinggi yang berlaku.‎‎Publik berhak memperoleh kepastian. Transparansi mengenai jadwal dan proses seleksi terbuka menjadi kunci. Tanpa itu, perpanjangan Plt berpotensi dipersepsikan bukan sebagai langkah kehati-hatian, melainkan sebagai pembiaran.‎‎Solusinya sesungguhnya sederhana: percepat seleksi terbuka, umumkan tahapan secara terbuka, dan pastikan seluruh proses tunduk pada prinsip merit system.‎‎

Perpanjangan Plt mungkin sah dalam kondisi darurat. Namun ketika keadaan darurat berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, yang dipertaruhkan bukan hanya kepastian hukum melainkan kredibilitas tata kelola pemerintahan itu sendiri.‎

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menuai sorotan.

Dalih yang digunakan: Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021. Namun, benarkah surat edaran cukup kuat untuk menopang praktik yang berlarut-larut?‎‎Polemik ini berawal dari lamanya sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama diisi oleh Plt tanpa kejelasan seleksi terbuka.

BKD Kaltara menjadi salah satu contoh yang dipertanyakan. Praktisi hukum Mukhlis Ramlan menyebut perpanjangan itu sah, merujuk pada SE BKN 1/2021 yang mencabut SE BKN 2/2019 dan memberi ruang penunjukan Plt hingga pejabat definitif ditetapkan.‎‎Argumen tersebut terdengar administratif.

Tetapi persoalannya bukan sekadar administratif.‎‎Dalam tata hukum Indonesia, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan. Ia tidak memiliki kedudukan setara undang-undang atau peraturan pemerintah. Ia instrumen internal—penjelas, bukan pembentuk norma baru. Ketika surat edaran dijadikan sandaran utama untuk memperpanjang jabatan yang seharusnya bersifat sementara,

pertanyaannya menjadi serius, apakah kebijakan telah melampaui hukum?‎‎Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara tegas memerintahkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Perintah serupa ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (jo. PP 17 Tahun 2020). Plt dimungkinkan, tetapi dalam konteks transisi—bukan solusi permanen.‎‎

Masalahnya, ketika status “sementara” berlangsung bertahun-tahun, maknanya berubah. Ia tak lagi temporer, melainkan pengisian jabatan secara de facto tanpa mekanisme merit system yang diwajibkan.‎‎Di titik ini, sorotan tak hanya tertuju pada Pemprov Kaltara. Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina manajemen ASN, Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas kepala daerah, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai regulator kebijakan ASN, ikut memikul tanggung jawab pengawasan.‎‎

Argumentasi bahwa “kebijakan bisa berada di atas aturan” dalam perspektif sosiologi hukum mungkin relevan dalam diskursus akademik. Namun dalam sistem hukum positif Indonesia, hierarki norma jelas. Undang-undang dan peraturan pemerintah berada di atas surat edaran. Jika terjadi pertentangan, norma yang lebih tinggi yang berlaku.‎‎Di sinilah letak ujian konsistensi. Apakah perpanjangan Plt benar-benar karena kehati-hatian administratif? Atau justru karena lambannya proses seleksi terbuka yang seharusnya menjadi prioritas?‎‎Pengisian JPT bukan sekadar prosedur birokrasi.

Ia menyangkut legitimasi kewenangan, stabilitas organisasi, dan integritas sistem merit. Plt yang terlalu lama berpotensi menimbulkan kerentanan: keputusan strategis diambil oleh pejabat yang kewenangannya bersifat sementara.‎‎Publik berhak atas kepastian. Jika seleksi terbuka tertunda, apa kendalanya? Apakah panitia seleksi telah dibentuk? Apakah sudah ada pengumuman? Ataukah prosesnya memang belum berjalan?‎‎Hukum, sebagaimana adagium lex prospicit, non respicit, semestinya melihat ke depan—mencegah problem sebelum membesar.

Dan lex semper dabit remedium mengingatkan bahwa setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dalam konteks ini, solusinya sederhana namun mendasar: percepat seleksi terbuka, tegakkan merit system, dan pastikan setiap kebijakan administratif tunduk pada norma yang lebih tinggi.‎‎Perpanjangan Plt mungkin sah dalam keadaan darurat.

Tetapi ketika darurat menjadi kebiasaan, yang terancam bukan hanya kepastian hukum—melainkan kredibilitas tata kelola pemerintahan itu sendiri.‎‎‎Jabatan Kepala BKD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi yang menurut Undang-Undang ASN wajib diisi melalui mekanisme terbuka dan kompetitif berbasis sistem merit. Ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang diperkuat oleh UU Nomor 20 Tahun 2023 Menegaskan bahwa pengisian JPT harus menjamin kepastian karier, profesionalitas, dan Manajemen talenta.

Plt bukan mekanisme pengisian jabatan dalam sistem tersebut. Mempertahankan Plt dalam jangka panjang berarti menunda seleksi terbuka, Menghambat sirkulasi talenta, dan menutup kesempatan ASN lain yang memenuhi Syarat. Ini bukan semata persoalan administratif, melainkan menyangkut pelaksanaan Norma sistem merit.

Penulis : RR

.

Kaltaraterkini.co.id, TANJUNG SELOR – Publik menyoroti tajam perpanjangan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Masa tugas sejak Juni 2023 hingga Februari 2026 memicu polemik karena menabrak batas waktu regulasi kepegawaian.

Pelanggaran Durasi Jabatan dan Dasar Hukum

Ketua Adat Kesultanan Bulungan, Datuk Buyung Perkasa, mempertanyakan landasan hukum perpanjangan masa tugas itu. Ia menegaskan jabatan Plt memiliki sifat sementara sehingga tidak boleh berlangsung bertahun-tahun.

“Aturan BKN membatasi masa jabatan Plt maksimal enam bulan. Pejabat definitif dengan kompetensi pemerintahan harus segera mengisi posisi Kepala BKD,” ujar Datuk Buyung pada 20 Februari 2026.

Diduga mengabaikan sejumlah regulasi formal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.PP Nomor 11 Tahun 2017 (juncto PP Nomor 17 Tahun 2020) mengenai Manajemen PNS.Surat Edaran BKN Nomor 1 Tahun 2021 yang membatasi penunjukan Plt selama tiga bulan dengan satu kali perpanjangan.

Hingga kini, Pemprov Kaltara membiarkan posisi itu kosong tanpa pejabat definitif. Alhasil, jabatan ini memegang rekor sebagai masa tugas Plt paling lama dalam lingkungan pemerintah provinsi.

Sorotan Tata Kelola dan Transparansi

Datuk Buyung menilai perpanjangan berulang ini mencederai tata kelola pemerintahan dan manajemen ASN. Ia mencurigai masalah transparansi dalam administrasi pengangkatan, apalagi pejabat yang memegang posisi itu sudah menjabat secara definitif pada organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Kondisi ini bertahan lama akibat lemahnya fungsi kontrol DPRD Kaltara terhadap pemerintah daerah. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga profesionalitas birokrasi dan kepastian hukum di Kaltara.

Klarifikasi yang Lemah

Data lapangan menunjukkan jabatan Plt Kepala BKD Kaltara telah melampaui batas aturan lebih dari dua tahun. Plt Kepala BKD sempat memberikan klarifikasi dengan membandingkan diri pada OPD lain, namun argumentasi itu rontok.Ia mencontohkan Plt Kepala Biro Hukum yang nyatanya baru menjabat satu bulan. Perbandingan yang tidak setara membuat klarifikasi itu hanya nampak sebagai upaya pembenaran sepihak.

Tanggung Jawab Kepemimpinan

Sikap bertahan dalam jabatan itu menunjukkan rendahnya pemahaman regulasi dan kecakapan birokrasi. Seharusnya, Plt Kepala BKD memberikan masukan kepada Gubernur mengenai batas waktu aturan.Ia memiliki tanggung jawab moral untuk mundur dari jabatan meski pimpinan memintanya bertahan.

Keengganan melepas posisi ini membuktikan Plt Kepala BKD tidak berupaya menjamin tata kelola birokrasi berjalan sesuai koridor hukum.

Sumber Dikutip Dari Kabarnunukan.com

Kaltaraterkini.co.id TANJUNG SELOR – Selama dua pekan belakangan ini proses Pelantikan dan mutasi Aparatur Sipil Negara(ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kalimantan Utara(Kaltara) menjadi perhatian publik, tak terkecuali pengamat Pemerintahan.

Pasalnya, selain adanya dugaan dua Surat Keputusan(SK) dalam Satu jabatan, Pemprov Kaltara melalui Badan Kepegawaian Daerah(BKD) juga melantik ASN yang sama sebanyak dua kali hanya dalam kurun waktu dua pekan.

Meski Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa mengatakan kalau proses mutasi dan pelantikan ASN tersebut berdasarkan kebutuhan organisasi. Akan tetapi sejumlah kebijakannya tetap menuai sorotan.

Dugaan Penempatan Beberapa Pejabat dalam Satu

FormasiPenempatan beberapa pejabat dalam unit jabatan yang sama memunculkan pertanyaan soal perencanaan formasi dan peta jabatan. Dalam manajemen ASN, perencanaan kebutuhan organisasi seharusnya disusun berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Promosi Jabatan Struktural

Promosi lintas latar belakang profesi menjadi perhatian ASN lain yang telah meniti jenjang karier struktural. Dalam sistem merit, promosi seharusnya mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, serta kesesuaian dengan kebutuhan jabatan.

Proses Pelantikan dan Koordinasi

Pelaksanaan pelantikan yang diduga kurang terkoordinasi juga menjadi sorotan. Profesionalitas proses administratif penting untuk menjaga wibawa organisasi dan kepastian hukum.

Diduga Tidak Ada Pengajuan Dan Rekomendasi Dinas Terkait

Bahkan Plt. Kepala Disdik Kaltara mengatakan kalau pihaknya tidak pernah memberi rekomendasi dan menerima pemberitahuan terkait mutasi SDM guru di Lingkungannya.

Terkait hal tersebut Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Provinsi Kaltara, Andi Amrianpa mengatalan kalau pelantikan dan mutasi ASN yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Teknik(Pertek) pelantikan.

“Semua sudah sesuai dengan Pertek Tahap I dan sekarang kita akan melakukan evaluasi untuk pengajuan Pertek tahap II di BKN RI terkait posisi jabatan-jabatan itu,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Dalam proses pelantikan dan mutasi ASN itu, Andi juga menjelaskan kalau semuanya semuanya sudah diproses melalui tim penilai atau Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Termasuk adanya SDM guru Sekolah yang dipromosikan menjadi pejabat Eselon IV disuatu OPD.

“Jadi bukan soal ini ASN mengajukan promosi jabatan atau tidak. Tapi ada Baperjakat yang melakukan penilaian secara global untuk menilai kinerja ASN dan lainnya,”lanjutnya lagi.

“Setelah ditentukan Baperjakat atau Tim Penilai. Nama-nama ASN itu kemudian diajukan di BKN dan memang ada beberapa nama yang tidak lolos. Sedangkan yang lolos kita ikutkan pelantikan. Intinya pelantikan dan mutasi ASN ini kita lakukan sesuai kebutuhan organisasi,”tegasnya.

Menariknya salah satu Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Kaltara yakni Plt. Kepala Disdikbud Kaltara Hasanudin justru mengaku tidak tahu dan tidak pernah memberikan rekomendasi dan menerima pemberitahuan terkait mutasi SDM guru di Lingkungannya.

Padahal jika berbicara kebutuhan Organinasi Kepemerintahaan, semuanya harusnya memiliki usulan atau rekomendasi dari Dinas terkait, agar baik jumlah SDM ataupun kebutuhan lainnya dapat terisi sesuai kebutuhan.

“Tidak ada pengajuan atau pengusulan serta pemberitahuan ditempat saya. Justru saya juga kaget ada guru ditempat saya yang dimutasi. Karena kalau bicara SDM, jujur SDM guru di Kaltara ini masih sangat kurang sehingga dampaknya ialah kita harus ekstra memaksimalkan kekosongan guru yang kosong akibat mutasi ini,”pungkasnya.

Reporter : Tim